Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) Rini Widyantini membagikan kabar terbaru soal rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara atau ASN (PNS dan PPPK) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan proses penyaringan awal (penampisan) siapa saja ASN yang akan dipindahkan ke IKN dari setiap Kementerian/Lembaga. Hal ini pun secara rutin terus dikoordinasikan dengan Otoritas IKN.
"Pemindahan ASN ke IKN, kami sudah koordinasi dengan OIKN, kita sudah siapkan penapisan lembaga-lembaga mana yang harus," terang Rini saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
Lebih lanjut, Rini mengatakan jumlah PNS dan PPPK yang akan dikirim ke IKN sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Tercatat dalam beleid yang diteken 30 Juni 2025 tersebut, Prabowo menargetkan IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Sementara jumlah ASN yang akan dipindahkan dan bertugas di kawasan itu mencapai 1.700-4.100 orang. Namun hal ini masih harus dihitung ulang.
"Inikan karena Perpres 79 itu sudah menyebutkan beberapa angka, tapi tentunya kami harus perhitungkan lagi. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga untuk lihat lagi pegawai-pegawai mana saja yang memang bisa dipindahkan," terang Rini.
"Jadi kan kemarin banyak, sering sekali saya bilang, ada beberapa Kementerian yang dulu kan 34 ke 48, mereka kan juga musti ngitung lagi masalah orang-orangnya, tapi kita sudah koordinasi terus," sambung Rini.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
(igo/hns)