111 Hunian Sementara Ditambah di Aceh Tamiang

Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh, Safrizal ZA, bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menggelar rapat komando teknis bersama Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati, Sekda, Camat Tamiang Hulu, jajaran BNPB serta Yonzipur 10/JP/2 Kostrad pada Jumat (30/1) kemarin.

Dalam gelaran rapat tersebut dibahas beberapa hal terkait upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Tamiang, salah satunya penambahan unit hunian sementara (huntara) untuk para korban yang sebelumnya luput dari proses pendataan.

Safrizal menjelaskan saat ini terdapat titik pengungsian di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu yang masih belum masuk dalam data memperoleh huntara. Dalam hal ini setidaknya terdapat 111 KK di wilayah tersebut masih belum masuk daftar huntara.

Dari jumlah itu, sebanyak 53 KK masih tinggal ditenda pengungsian di perkebunan kelapa sawit, sedangkan 58 KK lainnya menumpang di rumah sanak saudara. Atas dasar inilah pemerintah memutuskan untuk menambah pembangunan unit huntara untuk para korban tersebut.

"Bersama Kepala BNPB yang juga Wasatgasnas PRR kami instruksikan penambahan 111 huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Simpang Kuala, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk tidak melewatkan seorang pun, no one left behind," kata Safrizal dalam keterangan resminya, Minggu (1/2/2026).

Selain menambah jumlah unit huntara yang akan dibangun, dalam rapat tersebut Satgas turut memperkuat proses validasi data agar tidak menjadi faktor penghambat kemajuan pembangunan huntara. Di mana setiap data yang sudah terverifikasi akan langsung dicocokan dengan kondisi di lapangan tanpa proses berbelit apalagi saling tunggu antar instansi/lembaga terkait.

Selain untuk menangani hunian masyarakat yang sudah tidak mungkin lagi ditinggali, menurutnya upaya ini secara psikis sangat diperlukan karena indikasi masyarakat sudah berada di titik jenuh bila menunggu lebih lama lagi.

"Terobosan-terobosan harus segera dikerjan Satgas sampai level bawah, pembangunan huntara bisa dilakukan secara insitu atau dilahan sendiri serta bisa yang sifatnya relokasi secara kolektif, libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal untuk sehingga mobilisasinya lebih mudah" imbuh Safrizal.

Melalui kerja cepat dan kerja tepat diharapkan progres pembangunan huntara akan berjalan signifikan sehingga sebelum bulan suci ramadan tiba, semua pengungsi sudah masuk huntara. Di sisi lain pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan terus dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang,

"Para praja-praja dari IPDN terus bekerja keras untuk membatu pemda dalam pembersihan bersama para taruna latsitardanus, penanganan lumpur pasca banjir ini perlu dipikirkan misal dengan menaburkan bibit rumput sehingga meminimalisir debu bertebangan yang mengganggu pernapasan masyarakat" pungkas Safrizal.