DPR Wanti-wanti Anggaran IKN Saat Perang Timur Tengah, Basuki Bilang Begini

Komisi II DPR RI mewanti-wanti Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) soal anggaran pembangunan seiring meningkatnya kekhawatiran krisis imbas perang di Timur Tengah. Diketahui, perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran itu telah berlangsung sejak akhir Februari lalu.

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan pembangunan IKN berpotensi terdampak perang di Timur Tengah seperti harga bahan bangunan hingga BBM. Ia meminta OIKN untuk melakukan sejumlah terobosan pendanaan untuk memitigasi dampak peran terhadap anggaran pembangunan.

"Untuk Otorita IKN saya kira juga situasi ini juga tidak mudah. Keinginan kita mengejar 2028 Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik, sebagaimana peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, ini pasti dinamikanya juga sangat tinggi. Saya yakin juga harga bangunan, pekerjaan konstruksi dan seterusnya pasti juga akan terkoreksi dengan ini," ungkap Rifqi dalam rapat bersama OIKN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ia mengaku sempat berdiskusi dengan sejumlah pimpinan Komisi II agar OIKN juga bisa memanfaatkan sumber daya daerahnya. Rifqi mengatakan sejumlah sumur minyak dan kepelabuhanan di kawasan IKN bisa masuk ke dalam pendapatan OIKN.

"Seluruh sumur minyak di Kabupaten Kutai Kartanegara masuk ke wilayah IKN sekarang. Di sisi lautnya, 3 sampai 12 mil itu potensi kepelabuhanannya sangat tinggi di wilayah Kutai Kartanegara. Sementara ini dikelola murni oleh Pemerintah Pusat, sebagian oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten setempat. Kalau posisi ini bisa dimaksimalkan, kami berharap tentu Orotira IKN bisa menciptakan penerimaannya sendiri," imbuhnya.

Respons Kepala OIKN

Menanggapi hal tersebut, Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan pihaknya juga membuka opsi untuk melakukan sejumlah efisiensi. Menurutnya, efisiensi perlu dilakukan seluruh lembaga negara, tidak hanya oleh OIKN.

"Saya kira tidak hanya di IKN, di sini pun (DPR) juga kan? Jadi saya kira itu policy umum," ungkap Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Basuki membuka opsi efisiensi dengan menerapkan skema seperti work home anywhere (WFH) hingga penghematan penggunaan listrik di IKN. Namun ia tak menyebut rinci kapan skema tersebut diterapkan.

"Jadi untuk kita, selain WFH misalnya, ada listrik, ada yang lain-lain pokoknya," imbuhnya.