.webp)
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN tetap menjadi prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kedua kawasan tersebut ditargetkan rampung pada 2027-2028.
"Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu," ujar Basuki dalam keterangannya, Minggu (12/04/2026).
Basuki menerangkan pembangunan proyek ini mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan. Pada kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini, proses penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan Presiden," tambah Basuki.
Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan.
Lalu, Basuki menyebut pada pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.
"Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km," terang Basuki.
Tak hanya itu, Basuki menjelaskan penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi diantaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
(acd/acd)
