Proyek Gilimanuk-Mengwi Sebagian Jadi Tol, Sisanya Jalan Nasional

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal nasib proyek tol Gilimanuk-Mengwi. Proyek tol ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2031 mendatang.

Dody menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan skema yang menarik bagi investor dengan menyesuaikan porsi ruas tol.

Selain itu, tidak seluruh trase proyek dibangun sebagai jalan tol, melainkan hanya pada segmen yang dinilai memiliki potensi trafik tinggi dan layak secara finansial.

"Kita kerjakan di Gilimanuk-Mengwi, kan akhirnya kita potong tuh. Gilimanuk-Mengwi itu seingat saya tidak seluruh ruas jalan kita bikin tol, tapi cuman sebagian. Sebagian yang kira-kira itu cukup besar dan menarik investor, itu dijalantolkan, sementara sisanya kita bikin jadi jalan nasional," ungkap Dody di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Menurut Dody model pengerjaan proyek seperti itu sebagai solusi keberlanjutan. Dody menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur di Bali menjadi prioritas pemerintah mengingat perannya sebagai destinasi pariwisata utama Indonesia.

"Saya punya kewajiban untuk membuat Bali itu menjadi destinasi, tetap menjadi destinasi wisata utama dunia. Tugas saya kan seperti itu. Jadi, makanya saya kemarin saya dorong agar gilimanuk-mengwi itu tetap bisa jalan. Makanya kemudian dilakukan kombinasi. Jadinya full tol menjadi sebagian tol dan sebagian jalan nasional," terang Dody.

Sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan Tol Gilimanuk-Mengwi diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 12,7 triliun dan dikerjakan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Diana mengungkapkan proyek tersebut dirancang untuk memangkas waktu tempuh perjalanan dari Gilimanuk ke Mengwi yang semula sekitar enam jam menjadi kurang lebih tiga jam.

Namun hingga kini, pihaknya masih dalam tahap penyusunan analisis terkait dampak lingkungan (amdal) dan analisis dampak lalu lintas. Termasuk juga rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dokumen perencanaan pengadaan tanah.

"Kebutuhan investasi yang diperlukan adalah Rp 12,7 triliun, dan rincian biaya konstruksi sebesar Rp 8,52 triliun, dan biaya dukungan konstruksi sebesar Rp 9 triliun," jelas Diana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).