.webp)
Pemerintah berencana menambah 14.000 km jalur kereta baru dalam 20 tahun ke depan dengan anggaran total Rp 1.200 triliun. Penambahan ini rencananya dilakukan melalui reaktivasi jalur mati maupun pembangunan jalur kereta baru.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana penambahan jalur kereta ini perlu segera dilakukan, mengingat adanya kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang selama ini masih cukup lebar.
"Selama ini bisa dikatakan terjadi underinvestment. Memang kita bukan seperti negara kontinental yang saling terhubung daratannya, sehingga pengembangan kereta bisa dilakukan secara masif ke semua arah. Kita negara kepulauan, tapi tetap saja kita perlu pengembangan kereta," kata AHY dalam konferensi pers di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, biaya yang perlu dikeluarkan pemerintah untuk mengelola atau membangun jalur kereta baru jauh lebih murah dibandingkan dengan membangun atau memperbaiki jalan secara nasional.
Sebagai contoh, dalam anggaran belanja pemerintah 2026, pembangunan dan perbaikan jalan secara nasional bisa menghabiskan lebih dari Rp 46 triliun. Sementara itu, pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta hanya sekitar Rp 5 triliun. Artinya, terdapat selisih anggaran hingga Rp 41 triliun pada 2026 saja.
"Underinvestment ini jika dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan atau perbaikan jalan-jalan kita, tahun 2026 ini saja misalnya, bisa dikatakan Rp 46 sekian triliun itu untuk pembangunan atau perbaikan jalan-jalan secara nasional, sedangkan hanya kurang lebih Rp 5 triliun untuk rel kereta. Jadi ada gap di situ," terangnya.
Dalam konteks pengembangan wilayah, AHY menjelaskan mayoritas jalur kereta saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. Sementara di pulau besar lain seperti Sumatra dan Sulawesi jumlahnya masih sangat sedikit. Bahkan, infrastruktur transportasi massal ini belum tersedia sama sekali di Pulau Kalimantan.
"Dari kurang lebih 12 ribu kilometer secara total, 10 ribu kilometer itu ada di Jawa. Yang aktif, yang operasional sekitar 7 ribu kilometer. Sisanya tidak aktif. Sedangkan Sumatra ada, tapi tentunya belum sangat terhubung," ujar AHY.
"Kalimantan belum ada kereta, Sulawesi hanya sedikit sekali, seratusan kilometer saja. Nah, dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis," lanjutnya.
Melihat kondisi ini, AHY mengatakan penambahan jalur kereta baru akan difokuskan pada wilayah luar Pulau Jawa. Tujuannya untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.
"Kita tahu wilayah Kalimantan luas sekali dan kaya dengan sumber daya alam mineral. Termasuk menghubungkan antarprovinsi dari utara ke timur, ke selatan, ke tengah, hingga ke barat, semuanya penuh dengan potensi sumber daya alam. Nah, inilah yang saya rasa menjadi peluang yang sangat baik," paparnya.
"Kalau saja ini bisa kita dorong terus, maka akan memberikan keuntungan bagi negara dan semua pelaku usaha di bidang komoditas sumber daya alam tadi. Ini juga akan mempercepat proses hilirisasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat bagi komoditas tambang kita," ujar AHY lagi.
Namun, mengingat pengembangan jalur ini merupakan proyek jangka panjang hingga 2045, prosesnya harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan yang matang.
"Bicara proyek yang bisa dikerjakan lebih cepat, bisa dikatakan quick wins, tadi ada beberapa yang kita identifikasi. Misalnya untuk ruas dari Aceh ke Sumatera Utara, khususnya dari Banda Aceh ke Besitang," tandasnya.
Simak juga Video 'Bocoran soal Operator Kereta Cepat Whoosh Bakal Diambil Kemenkeu':
(igo/fdl)
