Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8,05 triliun untuk operasional dan belanja program tahun depan. Dari jumlah itu, baru Rp 4,65 triliun di antaranya yang sudah disetujui masuk dalam pagu indikatif 2027.
Direktur Jenderal Perkeretaapian, Allan Tandiono, mengatakan pagu indikatif DJKA pada 2027 ini sudah ditetapkan dalam surat bersama yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian atau Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2027, ditetapkan pagu indikatif Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2027 sebesar Rp 4,65 triliun," kata Allan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).
Secara rinci ia menjelaskan pagu indikatif tahun 2027 yang sudah disetujui ini terdiri dari Rp 220,43 miliar untuk belanja pegawai, Rp 77,97 miliar untuk belanja operasional perkantoran, dan Rp 4,36 triliun untuk belanja nonoperasional.
Baca juga: Tarif KRL Dipastikan Tidak Naik! |
Proyek-proyek DJKA Kemenhub 2027
Terkait belanja nonoperasional DJKA pada 2027, Allan menyebut anggaran sebesar Rp 4,36 triliun akan digunakan untuk sejumlah proyek pembangunan. Semisal membangun jalur ganda (double track) kereta api yang menghubungkan Stasiun Wonokromo dan Stasiun Sepanjang.
Kemudian ada juga proyek pembangunan double track yang menghubungkan wilayah Kadipiro, Solo Balapan, dan Solo Jebres. Total kedua proyek pembangunan double track ini membutuhkan biaya hingga Rp 193,41 miliar.
"Pembangunan jalur ganda kereta api antara Wonokromo sampai Sepanjang, dan pengesahan pembangunan jalur ganda antara Kadipiro-Solo Balapan-Solo Jebres. Pembangunan tersebut diselenggarakan dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMN berkait panjang jalur kereta api yang beroperasi," jelas Allan.
Kemudian ada juga anggaran untuk proyek pembangunan jembatan penyeberangan orang - multiguna (JPO/JPOM) sebagai bagian dari penanganan perlintasan sebidang di berbagai wilayah sebesar Rp 54,89 miliar.
Masih belum cukup, anggaran belanja nonoperasional 2027 ini juga sudah mencakup penyelenggaraan angkutan motor dengan KA Gratis (Motis) pada periode libur Lebaran serta Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebesar Rp 21,54 miliar.
Di luar itu masih ada proyek atau program lain yang diselenggarakan DJKA untuk 2027 mendatang. Mulai dari perawatan dan pengoperasian prasarana milik negara; pengujian prasarana, sarana, keahlian dan kecakapan SDM perkeretaapian; pemantauan dan evaluasi bidang lalu lintas, sarana, prasarana dan keselamatan; dan masih banyak lagi.
Simak juga Video 'Bupati Pati Kembalikan Uang Dugaan Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidananya':
(igo/fdl)