.webp)
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap sejumlah persoalan keselamatan yang ditemukan dalam investigasi kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Persoalan tersebut terjadi akibat tidak terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol.
Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menyampaikan sejumlah kondisi jalan tol yang tidak memenuhi SPM dapat secara langsung maupun tidak langsung memicu kecelakaan atau meningkatkan tingkat fatalitas ketika kecelakaan.
Salah satu yang disoroti KNKT ialah kecepatan respons dalam menangani kendaraan yang mengalami gangguan di jalan tol. Soerjanto mencontohkan ada kasus sebuah truk yang mogok dan kemudian ditabrak hingga tiga kali dalam kurun waktu sekitar 24 jam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Truk tersebut pertama kali ditabrak kendaraan pribadi sekitar satu jam setelah mengalami mogok. Kemudian, sekitar tiga jam berikutnya ditabrak truk lain. Sekitar 11 jam kemudian, truk tersebut kembali ditabrak bus yang menyebabkan sekitar 13 orang meninggal dunia," ujarnya dalam RDP dengan Komisi V DPR, Rabu (26/8/2026).
KNKT juga menyoroti kesiapan petugas tanggap darurat dalam menangani kendaraan yang mengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3). Hal serupa ditemukan pada penanganan kecelakaan kendaraan listrik. Menurutnya, petugas tanggap darurat atau rescue di jalan tol belum seluruhnya memiliki kompetensi dan peralatan yang dibutuhkan.
"Tapi memang karena belum adanya aturan yang mewajibkan bahwa jalan tol juga harus mampu melayani tanggap darurat ketika mobil listrik mengalami kecelakaan, di mana hal ini menyangkut masalah keselamatan baik orang yang ada di dalam kendaraan tersebut, maupun orang di luar dari kendaraan yang mengalami kecelakaan ketika mereka mau melakukan pertolongan," katanya.
Manajemen lalu lintas di jalan tol juga disoroti KNKT. Soerjanto mengatakan manajemen lalu lintas yang buruk ini mengakibatkan pengemudi kelelahan yang ujungnya bisa terjadi kecelakaan. Terlebih, rest area yang ada belum sepenuhnya memadai kebutuhan pengemudi, baik untuk perbaikan kendaraan maupun tempat istirahat.
"Kita sering lihat bahwa pengangkut logistik ini sering mengalami kecelakaan karena kelelahan," katanya.
KNKT juga menemukan persoalan terkait desain geometrik jalan, khususnya hubungan antara kecepatan operasional dan kecepatan desain pada interchange, ramp on, maupun ramp off.
Menurut Soerjanto, seharusnya terdapat margin atau safety factor antara kecepatan operasional dengan kecepatan desain. Ia mencontohkan kecelakaan bus di Simpang Susun Semarang yang menewaskan 18 orang serta kecelakaan bus Cahaya Trans di Simpang Susun Krapyak yang menewaskan 17 orang.
Pada kasus di Simpang Susun Krapyak, radius tikungan berubah secara signifikan dari sekitar 150-160 meter menjadi sekitar 60 meter.
Kemudian, adanya genangan air di jalan tol. Menurut Soerjanto, saat ini belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur tinggi maksimum genangan air yang diperbolehkan di jalan tol. Padahal, katanya, genangan air dapat menyebabkan kendaraan mengalami aquaplaning atau hydroplaning hingga kehilangan kendali.
"Kami melihat banyak jalan-jalan tol yang memiliki atau adanya genangan yang menyebabkan terjadinya mobil mengalami selip," katanya.
"Masalah yang kami alami di dalam investigasi yang alami kecelakaan itu kendaraan menabrak suatu bangunan ataupun tiang di dalam area yang kita namakan clear zone. Ini meningkatkan fatalitas ketika kecelakaan," sambungnya.
Lebih lanjut, Soerjanto menyampaikan adanya permasalahan gerbang tol di akhir turunan. Kondisi ini bisa menjadi penyebab kecelakaan jika suatu kendaraan mengalami kendala pada rem.
"Ini sebagai contoh gerbang tol di Ciawi II yang kecelakaan waktu itu kendaraan pengangkut galon air. Sebaiknya letak gerbang tol itu ada tempat datarnya," katanya.
