Ungkap Jumbonya Cuan Vaksin Berbayar, Faisal Basri: Lebih Tepat Disebut Vaksin Rente!

Tim detikcom - detikFinance
Selasa, 13 Jul 2021 08:03 WIB
Ekonom dan politikus
Ungkap Jumbonya Cuan Vaksin Berbayar, Faisal Basri: Lebih Tepat Disebut Vaksin Rente!
Jakarta -

Ekonom Senior Faisal Basri kembali mengkritik kegiatan vaksinasi gotong royong individu COVID-19 alias vaksin berbayar. Kini dia memiliki hitung-hitungan sendiri betapa menggiurkannya untung yang didapat jika program itu dijalankan.

Faisal Basri mengatakan jika untung dari vaksin berbayar Rp 100.000 per dosis, maka yang didapat bisa Rp 17,2 triliun. Hal itu dihitung dari Kementerian BUMN jika kebagian tugas suntik 172 dosis vaksin COVID-19.

"Berdasarkan skenario awal, bayangkan betapa menggiurkan bisnis vaksin BUMN. Kalau untungnya Rp 100.000 per suntikan, rentenya senilai Rp 17,2 triliun. Makanya ada vaksin "gotong royong" (lebih tepat vaksin rente)," kata Faisal Basri dikutip dari Twitter-nya atas izin yang bersangkutan, Selasa (13/7/2021).

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan telah menetapkan vaksin berbayar Rp 439.570/suntikan, sudah termasuk tarif maksimal pelayanan sebesar Rp 117.910 per dosis. Jika dua kali suntik, maka masyarakat maksimal harus membayar Rp 879.140.

Dia pun menyatakan vaksin berbayar itu lebih tepat disebut 'vaksin rente' alias program yang berburu kentungan. Pemerintah, kata Faisal Basri, harus segera membeli stok vaksin yang ada di BUMN agar hal itu tidak terjadi.

"Jadi, untuk membunuh vaksin rente, pemerintah ambil alih stok vaksin yg sudah ada dan akan dibeli. BUMN2 farmasi murni jadi operator vaksinasi, mempercepat target herd immunity 70% yg dicanangkan pemerintah," sarannya.

"Kalau audit BPK nantinya menemukan ada praktik mark up, BUMN farmasi wajib kembalikan kelebihannya kepada pemerintah. Kalau ada unsur pidana, proseslah sesuai hukum yang berlaku," tambahnya.

Faisal Basri meminta agar pemerintah tidak memberikan kekuasaan negara kepada pengusaha swasta maupun BUMN seperti Kimia Farma.

"Jangan sekali-kali melakukan privatisasi kebijakan publik. Jangan alihkan otoritas negara kepada korporasi swasta maupun BUMN serta organisasi pengusaha (Kadin)," tutur Faisal Basri.

(aid/fdl)