Mentan: Bank Kalah Gesit dari Rentenir di Sektor Pertanian

Bogor, - Pemerintah mengharapkan adanya lembaga keuangan atau perbankan yang fokus mendanai sektor pertanian. Peran perbankan di sektor pertanian masih kalah gesit dibanding rentenir dan tengkulak yang rajin memberikan pinjaman.

Sektor pertanian dinilai memiliki potensi yang besar ditinjau dari aspek ketahanan pangan, ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi.

Menteri Pertanian, Anton Apriantono dalam keynote speech acara Seminar Nasional Menuju Pendirian Bank Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) International Convention Center, Bogor, Senin (11/5/2009), mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi saat ini adalah terbatasnya akses permodalan bagi para petani
khususnya dari perbankan.

Pembiayaan dari sektor perbankan untuk sektor pertanian hingga akhir tahun 2008, Anton menjelaskan, hanya mencapai 5,13 persen dari total kredit perbankan yang mencapai Rp 1.308 triliun.

"Mengapa perbankan sekarang saat ini susah sekali mengucurkan kredit kepada para petani," ujarnya.

Ia mengatakan, hanya ada satu atau dua bank saja yang mampu memberikan kucuran kredit hingga ke tingkat kecamatan, itupun hanya kecamatan-kecamatan tertentu.

"Bagaimana petani bisa mendapatkan dana?" tukasnya.

Anton menjelaskan, peningkatan penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian sangat diperlukan, terutama kepada petani skala kecil (kelompok artisanal) karena akan berperan sangat penting tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tapi juga untuk penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.

"Untuk itu diperlukan sebuah lembaga keuangan mikro, atau sebuah bank pertanian. Sampai dengan tahun 2009, hampir 21.000 desa belum mendapatkan akses pendanaan. Karenanya jika mampu membentuk lembaga keuangan mikro maka diharapkan nantinya akan menjadi cikal bakal bank pertanian yang sangat luas sampai ke pelosok-pelosok desa," papar Anton.

Keadaan saaat ini, lanjut Anton, petani kita merupakan petani yang pasif, atau tidak aktif mendatangi bank. "Justru para rentenir dan tengkulak yang aktif membiayai petani," tegasnya.

Lebih lanjut Anton menjelaskan, tidak adanya penjamin bagi para petani sebagai debitur juga merupakan sebuah kendala utama. 

"Kredit pertanian (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/KKPE) sampai saat ini mencapai Rp 2,01 triliun, sebagian besar yang memakai kredit tersebut adalah petani tebu, karena ada penjaminnya yaitu pabrik gula. Sedangkan petani di sektor pangan yang sebanyak 70 persen dari jumlah petani yang ada, tidak ada yang menjamin," tuturnya.

Meskipun pendirian lembaga keuangan non bank saat ini sangat diperlukan, namun potensi pengembangannya dibatasi oleh kapasitas alokasi dana APBN. Apabila berbentuk bank, meski diawali oleh pemerintah, kredit berpotensi diperoleh dari dana publik di bank yang mencapai Rp. 1.700 triliun seiring peningkatan performa bank. Dana sebesar itulah yang diperkirakan perlu disediakan pemerintah.

Dengan adanya seminar dan diskusi-diskusi bersama para pakar, lanjut Anton, maka Pemerintah akan mempertimbangkan lebih mendalam untuk mendirikan suatu bank pertanian.

"Sebagaimana pengalaman di negara lain, kehadiran suatu bank pertanian di Indonesia diharapkan dapat mendorong sektor pertanian secara signifikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraaan petani Indonesia," ujar Anton.

(dru/lih)