.webp)
Menurut Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu, hal itu dilakukan sambil menunggu hasil audit investigasi mengenai aliran dana Century yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kita melakukan pengecekan apakah itu benar terjadi, tapi sampai sekarang belum ada laporan formal. Kita tunggu saja kan sudah ada laporan BPK," katanya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (30/11/2009) malam.
Menurut Said, meski akan melakukan pengecekan, pihaknya menyatakan tidak akan terlalu proaktif dalam menelusuri hal tersebut. Pasalnya, penempatan dana itu merupakan murni aksi korporasi yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.
"Kita tidak proaktif karena itu urusan korporasi. Kalau memang ada, itu hasil keputusan direksi," ujarnya.
Ia juga menampik kabar yang beredar mengenai adanya imbauan dari Menteri Negara BUMN yang pada waktu itu dipimpin Sofyan Djalil, yang isinya meminta BUMN menempatkan dana di Bank Century.
Menurutnya, satu-satunya surat yang ada yaitu dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang meminta BUMN menyimpan dana di bank publik tersebut.
"Surat itu normal, tidak hanya LPS, bank swasta lain juga pernah. Tapi tidak pernah kita follow up karena itu urusan korporasi," tegasnya.
Sebelumnya, Tim 9 atau tim inisiatif hak angket Century menyatakan telah menemukan ada 3 BUMN yang dipaksa untuk menjadi deposan Bank Century.
Pihak Kementerian Negara BUMN mengaku belum mengetahui apakah memang ada perusahaan negara yang menempatkan dan di bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut.
"Arahan dari kita tidak ada. Tapi apakah ada komunikasi antara Century dengan BUMN secara langsung, itu kita tidak tahu," tambahnya.
(ang/qom)
