Selain Australia, BI Juga Pernah Cetak Uang di Singapura

Jakarta - Bank Indonesia (BI) terpaksa memesan pencetakan uang kertas dari luar Perum Peruri saat krisis 1998 dan 1999. Ada 2 negara yang kedapatan order pencetakan uang kertas dari BI yaitu Australia dan Singapura.

Ini dilakukan, karena Peruri mengalami kelebihan pesanan dan BI mengalami kekurangan (shortage) uang kartal.

Demikian diungkapkan oleh Mantan Direktur Peredaran Uang Bank Indonesia, Herman Yoseph Susmanto dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Senin (31/05/2010).

"Dalam perkembangan pasca krisis tahun 1998, BI mengalami shortage uang kartal sehingga antara lain sampai memesan uang kertas di luar Peruri karena over capacity yaitu pecahan Rp 50.000 seri Soeharto di De La Rue Singapura," papar Susmanto.

Pada saat itu, lanjut Susmanto, berkembang di masyarakat sentimen menolak uang kertas seri Soeharto dan di beberapa daerah sudah terjadi penolakan itu.

"Sehingga BI harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk yaitu upaya mengantisipasi potensi shortage rupiah yang lebih parah," tuturnya.

Ia juga mengatakan, dalam waktu yang bersamaan seluruh dunia terancam kekhawatiran ancaman Y2K (Millenium Bugs).

"Sehingga hampir seluruh bank sentral menaikkan stok bank notes-nya dengan signifikan. Hal ini mengakibatkan harga bank notes dari semua pemasok mengalami peningkatan harga cukup besar," tambahnya.

Merespon situasi tersebut, sambung Susmanto, pimpinan BI memutuskan untuk menerbitkan pertama kali pecahan Rp 100.000 dengan gambar depan Soekarno-Hatta.

"Setelah mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing ahli waris Soekarno dan Hatta kemudian diadakan pembuatan design dan BI minta kepada Peruri untuk menindaklanjutinya," katanya.

Setelah ada design, Susmanto mengatakan desain tersebut akhirnya dimintakan persetujuan dan keputusan pimpinan BI.

Akhirnya BI memutuskan untuk menggunakan uang kertas berbahan polimer di negara Australia melalui Note Printing Australia (NPA) dan Securency Ltd. Namun muncul tudingan tidak sedap kepada BI atas pencetakan uang kertas pecahan Rp 100 ribu ke Australia ini.

Kasus pencetakan uang pecahan Rp 100.000 oleh pihak RBA kini memunculkan 'bau tak sedap' dan diduga bernada suap. Pejabat senior dari BI berinisial 'S' dan 'M' dikabarkan menerima suap hingga US$ 1,3  juta atau sekitar Rp 12 miliar untuk memenangkan kontrak pencetakan uang kepada anak usaha bank sentral Australia atau Reserve Bank of Australia (RBA).

Perwakilan anak usaha RBA di Indonesia, Radius Christanto antara tahun 1999 hingga 2006 secara eksplisit disebut mereferensikan nilai suap yang besar ke pejabat BI, seperti tertuang dalam fax ke Securency International and Note Printing Australia atau Peruri Australia pada 1 Juli 1999.

BI sudah membantah adanya suap tersebut, dan menegaskan pencetakan uang itu sudah diaudit BPK dan dinyatakan tidak ada pelanggaran. BI bahkan berniat menuntut harian The Age yang telah menyebarkan kapar tersebut.

Sementara Australian Federal Police (AFP) juga sudah berbicara dengan kedua pihak bank sentral, termasuk jurnalis The Age yang menulis berita tersebut.

(dru/dnl)