BI Terbitkan 6 Aturan Baru Soal Aliran Modal

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengeluarkan 6 aturan baru berkaitan dengan aliran modal di pasar keuangan dalam negeri, namun secara tegas BI menyatakan aturan tersebut bukanlah aturan kontrol devisa (capital kontrol).

Dalam siaran pers yang diterbitkan, Rabu (16/6/2010), Dewan Gubernur BI menyatakan paket kebijakan ini digunakan untuk penguatan manajemen moneter dan pengembangan pasar keuangan.

"Dinamika perekonomian dewasa ini dan ke depan diperkirakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Dari sisi eksternal, tantangan terutama berkaitan dengan semakin dewasnya aliran modal luar negeri ke emerging economies termasuk Indonesia, di tengah masih rentannya pamulihan ekonomi dan tingginya potensi instabilitas di pasar keuangan," demikian pernyataan Dewan Gububernur BI.

Enam kebijakan baru tersebut adalah:

1. Pelebaran koridor suku bunga PUAB O/N, implementasi mulai 17 Juni 2010
2. Penyempurnaan ketentuan mengenai Posisi Devisa Netto (PDN), implementasi mulai 1 Juli 2010
3. Penerapan minimum one month holding period Sertifikat Bank Indonesia (SBI), implementasi mulai 7 Juli 2010
4. Penambahan instrumen moneter non-securities dalam bentuk term deposit, implementasi mulai 7 Juli 2010
5. Penerbitan SBI berjangka waktu 9 dan 12 bulan, implementasi masing masing minggu kedua Agustus 2010 dan minggu kedua September 2010
6. Penerapan mekanisme triparty repurchase (repo) Surat Berharga Negara (SBN), implementasi mulai 2011

Menurut BI, latar belakang aturan ini adalah karena derasnya aliran modal masuk dari luar negeri ke investasi portofolio perlu dikelola agar berdampak positif bagi stabilitas nilai tukar rupiah, dan pembiayaan dalam negeri dalam jangka menengah panjang, serta meminimalkan fluktuasi jangka pendek. (dnl/qom)