Benua Indah Group Gugat Bank Mandiri dan KPKNL

Jakarta - Benua Indah Group menggugat perdata PT Bank Mandiri Tbk dan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL). Gugatan perdata itu telah dilayangkan ke Pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Melalui kuasa hukumnya, Habiburokhman, dalam siaran persnya, Minggu (18/7), gugatan itu telah terdaftar di Panitera Perdata PN Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 309/PDT.G/2010/PN.JKT.PST pada 12 Juli lalu.

"Tuntutan utama  dalam gugatan tersebut adalah meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  menghukum KPKNL untuk menghentikan dan membatalkan setiap tindakan yang termasuk pengurusan kredit para penggugat  termasuk menghentikan dan membatalkan lelang aset  para penggugat," katanya.

Selain itu, menurutnya, pihaknya juga mengajukan tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp 91,5 Milliar dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp 1 triliun.

"Kami himbau agar pihak-pihak yang  berminat untuk mengikuti lelang oleh KPKNL untuk membatalkan niatnya karena persoalan hukum kredit tersebut belum selesai," tegasnya.

Habib menjelaskan, kasus kredit Benua Indah Group di Bank Mandiri terus berkepaanjangan. Saat ini, KPKNL Jakarta tengah melakukan upaya lelang terhadap aset Benua Indah Group.

Tindakan KPKNL ini, dianggapnya bertentangan dengan hukum. KPKNL tidak memiliki wewenang untuk mengurus piutang Bank Mandiri.

"Berdasar UU Nomor 49 Prt Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, wewenang KPKNL hanya mengurus piutang negara, sedangkan piutang Bank Mandiri  tidak masuk dalam keuangan negara. Selain itu Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menyebutkan, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan," paparnya.

Dikatakan, penyerahan Pengurusan  kredit Benua Indah Group  dari Bank Mandiri ke KPKNL ini diawali dengan dimintanya Benua Indah Group oleh KPKNL untuk menanda-tangani Pernyataan Bersama (PB) pada tanggal 20 Juni 2005.

Sebenarnya, kata Habib, PB tertanggal 20 Juni 2005 bukanlah perjanjian dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dapat diabaikan dan dibatalkan.

Penyerahan  pengurusan kredit Benua Indah Group  dari Bank Mandiri, kemudian dianggap  melanggar azas-azas perjanjian yaitu azas kebebasan berkehendak yang bertanggung-jawab, azas keseimbangan, azas konsensualisme, azas persamaan, azas kekuatan mengikat, azas kepercayaan, azas kepastian hukum, azas moral, serta kepatutan.

(ang/qom)