BI: Biaya Pencetakan Uang Mahal dan Bebas Korupsi

Jakarta - Biaya pengadaan uang kertas dan logam oleh Bank Indonesia (BI) merupakan yang terbesar kedua setelah ongkos operasi moneter. Biaya tersebut bersih korupsi maupun penyalahgunaan.

"Memang dapat diakui biaya pencetakan uang itu merupakan biaya nomor dua yang cukup besar dikeluarkan oleh Bank Indonesia," ujar Deputi Gubernur BI Budi Rochadi di sela peresmian uang Rp 1.000 dan Rp 10.000 baru di Kantor Bank Indonesia Regional Bandung, Jalan Braga, Bandung, Selasa (20/07/2010).

Menurutnya, biaya termahal yang dikeluarkan BI adalah ongkos operasi monter. Namun, walaupun biayanya cukup besar Budi meyakini seluruh proses pengadaan uang jauh akan kasus penyelewengan. "Ada manajemen logistiknya sendiri dam disusun dengan menggunakan referensi dari proyek-proyek pemerintah," katanya.

Selain itu, Budi menegaskan adanya pengawasan internal BI khsusus untuk memeriksa pengadaan uang.

"Lalu ada juga pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di mana sampai sekarang pun tidak ditemukan adanya penyimpangan," katanya.

BI sempat diterpa isu tidak sedap terkait pengadaan uang Rp 100.000 beberapa waktu yang lalu. Terkait hal tersebut Budi menegaskan pihaknya masih bekerjasama dengan pihak kepolisian Australia mengenai kejelasan isu tersebut.

BI juga masih merencanakan untuk melakukan somasi jika hal tersebut tidak benar. "Iya jika tidak benar (somasi), tapi masih akan didiskusikan lagi dengan pihak kepolisian dan bank sentral Australia," paparnya.
 
Pada bagian lain, Budi mengatakan ongkos yang dikeluarkan BI untuk mencetak uang baru Rp 1.000 dan Rp 10.000 tidak begitu besar.

"Karena yang besar biasanya adalah riset, perizinan terkait desain gambar yang digunakan. Jika Rp 10.000 kan hanya berganti warna saja," jelasnya.

Untuk yang Rp 1.000, Budi menuturkan nilai intrinsiknya (harga pembuatan uang) juga tidak sampai harga nominal yang tertera. "Tidak sampai Rp 1.000 per logamnya ongkosnya. Jauh di bawah Rp 1.000 rupiah," tukasnya.

(dru/dnl)