BPS: Anggap Saja Redenominasi Pencetakan Uang Model Baru

Jakarta - Rencana redenominasi mata uang rupiah oleh Bank Indonesia (BI) terus bergulir. Kebijakan ini tidak akan memicu laju inflasi karena sama saja dengan pencetakan uang model baru.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan menyebutkan terdapat alasan redenominasi rupiah halal dilakukan tanpa memengaruhi inflasi.

Pertama, sebelum redenominasi ini dilakukan, sudah dipastikan keadaan ekonomi Indonesia dalam posisi bagus. Keadaan tersebut yang akhir-akhir ini dialami perekonomian Indonesia.

"Baru juga ada wacana, sudah ramai. Padahal baru pemikiran-pemikiran. Kalau saya ditanya, itu (akankah adanya potensi inflasi dengan adanya redenominasi) akan tergantung pada konsidi situasi ekonomi kita. Pertama pertumbuhan ekonomi lagi bagus, ekspor lagi bagus, kurs rupiah kuat, inflasi normal. Kalau itu bisa dinilai memadai, kenapa tidak bisa dilakukan," ujar Rusman ketika dihubungi detikFinance, Sabtu (7/8/2010).

Sedangkan secara implementasi, BI bisa memastikan pemotongan 3 buah nol pada mata uang rupiah tetap mendapat posisi yang sama dengan adanya nol pada mata uang negara ini tersebut.

"Implementasinya bagaimana? Kalau saya harus setuju, harus dapat dipastikan nilai 1.000 punya hak yang sama sebagai alat pembayaran. Artinya konsumen, pedagang, produsen sama memperlakukan rupiah," ujar Rusman.

Memang diakui Rusman, dampak psikologis dari penerapan redenominasi ini sulit dibendung karena ada saja pihak yang memanfaatkan kesempatan tersebut mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang sama.

"Kalau Rp 1.000 menjadi Rp 1, itu kan dampak psikologisnya yang ada. Pedagang yang ngambil kesempatan dalam kesempitan, konsumen pun tidak sadar. Ini yang harus sama pengetahuannya. Kalau terjadi redenominasi hanya sekadar transformasi," jelasnya.

Untuk mengantisipasi dampak psikologis tersebut, lanjut Rusman, BI harus melakukan sosialisasi. Caranya, dengan memberlakukan uang dengan nominal lama dan nominal baru bersama-sama. Hal ini sama dengan mekanisme peluncuran uang dengan model baru.

"Cetak uang baru, seperti uang Rp 10.000 baru yang baru dicetak, itu kan Rp 10.000 lama tetap berlaku. Ini sama sistemnya, printingnya saja yang berbeda, jadi nolnya berkurang. Biar saja dua-duanya berlaku, jadi belanja di mana-mana sama dipastikan. Kalau begitu tidak inflasi, kalaupun ada inflasi pasti karena ada faktor lain," tegasnya.

Selain itu, Rusman menegaskan BI harus memfasilitasi dengan alat pembayaran yang memadai. Maksudnya, semua nilai rupiah yang ada saat ini juga tersedia dengan nominal yang berbeda.

"Nanti koin-koin, seperti Rp 500, Rp 200, Rp 100 itu tetap harus dicetak sebagai alat pembayaran. Pecahan-pecahan itu harus disediakan secara memadai," jelasnya.

Jika sosialisasi ini dilakukan BI, Rusman menilai redenominasi tidak akan picu inflasi.

"Kalau itu dilakukan, dijamin tidak ada inflasi. Ini yang dilakukan kalau kita belajar dari Turki yang memotong nominal uangnya dari 1 juta lira menjadi 1 lira, itu lebih besar lagi. Dia success story, semua pihak paham karena sosialisasinya bagus," tandasnya.

(nia/dnl)