BI Serahkan Kajian Redenominasi ke Presiden September

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan menyerahkan hasil kajian redenominasi rupiah kepada Presiden SBY serta Menteri Keuangan bulan depan. Sampai saat ini BI terus melakukan studi terkait redenominasi ini.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Budi Rochadi saat meninjau tempat penukaran uang receh di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (25/8/2010).

"Bulan depan bisa disampaikan ke pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menkeu," tegasnya.

Menurutnya, kebijakan redenominasi ini nantinya akan menjadi proyek pemerintah. BI tugasnya hanya mengusulkan saja dan melakukan kajian serta pelaksanaan, keputusan tetap di tangan pemerintah.

"Seharusnya ini proyek pemerintah. BI hanya mengusulkan saja, ini loh bagaimana kalau kita melakukan redenominasi," jelas Budi.

Dikatakan Budi, redenominasi ini akan meningkatkan penilaian psikologis terhadap rupiah. Rupiah akan terlihat lebih kuat secara psikologis.

"Redenominasi hanya efek psikologis saja. Kalau ada yang kritik tidak ada gunanya ya memang, ini hanya psikologis saja. Kita sudah survei ke eksportir dan importir mereka umumnya setuju. Kita sudah mengusulkan, kita juga perlu melakukan sosialisasi dengan baik," tandasnya.

Seperti diketahui, BI akan melakukan redenominasi rupiah karena uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini Rp 100.000. Uang rupiah tersebut mempunyai pecahan terbesar kedua di dunia, terbesar pertama adalah mata uang Vietnam yang mencetak 500.000 Dong. Namun tidak  memperhitungkan negara Zimbabwe, negara tersebut pernah mencetak 100  miliar dolar Zimbabwe dalam satu lembar mata uang.

BI akan mulai melakukan sosialisasi redenominasi hingga 2012 dan dilanjutkan dengan masa transisi. Pada masa transisi digunakan dua rupiah, yakni memakai istilah rupiah lama dan rupiah hasil redenominasi yang disebut rupiah baru. Redenominasi diharapkan bisa tuntas pada tahun 2022.
(dnl/qom)