Demikian disampaikan oleh Deputi Gubernur BI S. Budi Rochadi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2011).
"Untuk dapat menggenjot kredit di sektor pertanian ada baiknya jika pemerintah memberikan jaminan seperti KUR. Kami mengharapkan hal ini karena kredit pertanian digunakan oleh masyarakat kelas bawah yang tingkat risikonya perlu dikaji lebih jauh," ujar Budi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di KUR 100% itu ditanggung pemerintah, nah seperti halnya KUR sekor pertanian hendaknya dijamin juga hingga 100%," tegas Budi.
Di tempat yang sama Direktur Direktorat Penelitan dan Pengaturan Perbankan BI Wimboh Santoso mengatakan potensi kredit di sektor pertanian cukup besar. Pasalnya kredit pertanian baru sekitar 3% dari total kredit perbankan. Selain itu Wimboh mengungkapkan rasio kredit bermasalah alias Non Performing Loan (NPL) sektor pertanian tercatat sebesar 1%.
"Dengan porsi kredit sektor pertanian hanya sebesar 3% dari total kredit perbankan. Realisasi kredit pertanian per Desember 2010 mencapai Rp 91 triliun. Oleh karena itu pertanian masih menjadi sektor yang menarik," katanya.
Sementara itu Direktur Utama PT Jasindo (Persero) Eko Budiwiyono mengatakan pihaknya siap untuk memberikan asuransi terhadap skema kredit pertanian jika dijamin oleh pemerintah. Selama ini Eko mengatakan Jasindo telah memiliki pengalaman khusus dalam asuransi pertanian.
"Jasindo memiliki pengalaman dalam asuransi pertanian, dan jaminan yang diberikan dibatasi hanya untuk risiko untuk alat-alat pertanian, asuransi kecelakaan untuk petani dan keluarga," jelasnya.
Dengan adanya pemerintah yang menjamin, Eko mengatakan nantinya pemerintah dapat membantu petani dalam bentuk pembayaran premi asuransi pertanian, sehingga program asuransi pertanian bisa berjalan dengan baik karena tidak membebani petani.
"Back up reasuransi pertanian yang dimiliki Jasindo adalah back up otomatis dengan nilai pertanggungan maksimum mencapai Rp 40 miliar per risiko dan jumlah akumulasi per kejadian sebesar Rp 548 miliar. Dengan kapasitas ini kami siap membantu pemerintah pastinya," tegas Eko.
(dru/dnl)











































