Menkeu: Realisasi Penerbitan SPN Tak Sekarang

Jakarta - Pemerintah tidak akan mengubah rencana mengeluarkan Surat Perbendaharaan negara (SPN/T-Bills) meski Bank Indonesia akan segera menerbitkan SBI jangka waktu enam bulan. Namun rencana itu tidak akan direalisasikan pada tahun 2005 nanti.Menkeu Boediono mengungkapkan hal itu usai menjadi pembicara di seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2004 di Hotel Century Atlet, Jakarta, Jumat (4/6/2004).Meski demikian, pemerintah akan tetap memberikan ruang sebelum T-Bills diterbitkan. "T-Bills kan masih jangka panjang. Jadi tidak harus diterbitkan saat ini. Intinya kita akan berikan ruang untuk konversi dari penggunaan SBI ke surat utang apa itu T-bills apa sesuatu yang jangka panjang. Jadi itu nanti akan kita pikirkan," kata Menkeu.Pemerintah tidak akan mengubah rencana itu karena hal itu sudah diputuskan beberapa waktu lalu. "Tapi pemerintah belum memikirkan di tahun 2005 dimasa depan iya. Tapi kita kan belum merumuskan," ujarnya.Sementara mengenai paket kebijakan baru yang dikeluarkan BI untuk meredam pelemahan rupiah Menkeu menolak memberikan komentar. "Saya tidak dalam kapasitas itu," tegasnya.Kemarin, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan baru untuk mengurangi likuiditas di perbankan nasional guna mengurangi spekulasi. Diantaranya adalah dengan menerbitkan SBI jangka waktu enam bulan, FASBI janka waktu 7 hari, menaikan Giro Wajib Minimum (GWM) dan lainnya.Mengenai hasil review Consultative Group on Indonesia (CGI), Menkeu menegaskan kembali bahwa dari segi ekonomi makro negara-negara kreditur yang terganbung dalam CGI tidak mempersoalkan karena mereka menilai kondisi makro Indonesia cukup baik tapi dari sisi investasi banyak pertanyaan terutama yang terkait dengan prudential, apa yang akan dilakukan pemerintah.Menurut Menkeu pemerintah menyampaikan ke negara kreditur bahwa yang bisa dilakukan saat ini adalah apa yang tertuang dalam white paper namun untuk kebijakan ke depan akan diserahkan ke pemerintahan mendatang.Menyangkut pelemahan rupiah, negara kreditur sama sekali tidak menyinggung dan tidak terlihat kekhawatiran sama sekali dari mereka. Sedangkan mengenai rencana penerbitan obligasi Asia ditegaskan Menkeu itu masih bersifat jangka panjang karena langkah pertama adalah mensinkronkan semua peraturan di selauruh Asia agar obligasi itu bisa diterbitkan dimana-mana baik di bursa Jakarta maupun lainnya."Ini memerlukan sinkronisasi aturan. Itu dulu, baru setelah itu kita pikirkan soal bond," ujarnya. (san/)