SBY Seriuskan Pendirian Bank Infrastruktur

Jakarta - Presiden SBY menyambut baik gagasan Kadin soal pembentukan bank baru khusus pembiayaan infrastruktur. Keberadaan lembaga keuangan khusus tersebut bisa jadi akan mendukung suksesnya pelaksaan rencana aksi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

"Usulan bank baru itu bisa saja, tapi studi kelayakannya harus bagus. Tolong pelajari cepat, apakah itu solusi di luar bank reguler yang sudah ada. Bila itu solusi, mengapa tidak? Bila tidak, apa alasannya," kata SBY saat menutup rapat kerja rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Istana Bogor, Selasa (19/4/2011).

Bank baru tersebut tidak semata-mata menangani proyek infrastrukur berjangka panjang, tapi juga lainnya dengan bunga ringan yang membantu pelaku usaha. Seperti untuk bidang pertanian dan usaha kecil menengah.

Sebelumnya di dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistyo menyebut pemerintah sebaiknya mendirikan lembaga pembiyaan baru yang khusus menangani proyek infrastruktur. Sebab pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur selalu memerlukan biaya tinggi sementara waktu pelaksanaannya hingga mencapai titik impas relatif lama.

"Program infrastruktur perlu dana jangka panjang dengan bunga rendah. Atas dasar itu kami harapkan pemerintah mendukungnya dengan mendirikan bank infrastruktur. Kami siapkan konsepnya," ujar Suryo.

Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa di dalam laporan kesimpulan hasil rapat. Di dalam rapat-rapat kelompok kerja yang berlangsung semalam, unsur pelaku usaha mengusulkan pendirian bank pembangunan khusus bidang infrastruktur untuk mendukung pelaksaan rencana aksi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Selain itu rapat juga menyimpulkan perlunya prioritas pengadaan gas sebagai sumber energi industri. Agar investasi industri bisa berjalan, pemerintah juga harus menjamin kelancaran pasokan bahan baku yang dibutuhkan.

"Ada keinginan pencetakan sawah baru sebesar 100 ribu hektare di Sulawesi Barat dan strategi pengembangan sektor pertanian di wilayah perbatasan serta pengembangan sekor ketahanan pangan di Aceh," sambung Hatta.

(lh/dnl)