Dalam 2 Hari Pemerintah 'Borong' Surat Utang Rp 2,445 Triliun

Untuk mengurangi tekanan utang dan menjaga harga surat utang negara (SUN) yang jatuh karena guncangan ekonomi global, Kementerian Keuangan melakukan pembelian kembali (buyback) SUN senilai Rp 2,445 triliun.

Berdasarkan data yang dikutip dari Ditjen Pengelolaan Utang Negara, dalam 2 hari pada 21 dan 22 September 2011 Kemenkeu masing-masing melakukan buyback sebesar Rp 2,082 triliun dan Rp 363 miliar.

Pada 21 September 2011, Kemenkeu melakukan pembelian SUN di pasar senilai Rp 2,082 triliun dari penawaran yang masuk sebesar Rp 12,389 triliun.

• FR0023 jatuh tempo 15 Desember 2012 dengan kupon 11% dan jumlah pembelian 54.000 unit
• FR0020 jatuh tempo 15 Desember 2013 dengan kupon 14,275% dan jumlah pembelian 13.000 unit
• FR0051 jatuh tempo 15 Mei 2014 dengan kupon 11,25% dan jumlah pembelian 25.000 unit
• FR0019 jatuh tempo 25 Desember 2014 dengan kupon 5,44% dan jumlah pembelian 850.000 unit
• FR0027 jatuh tempo 15 Juni 2015 dengan kupon 9,5% dan jumlah pembelian 283.000 unit
• VR0021 jatuh tempo 25 November 2015 dengan kupon 4,87745% dan jumlah pembelian 100.000 unit
• VR0022 jatuh tempo 25 Maret 2016 dengan kupon 5,44% dan jumlah pembelian 400.000 unit
• FR0030 jatuh tempo 15 Mei 2016 dengan kupon 10,75% dan jumlah pembelian 357.000 unit

Keesokan harinya di 22 September 2011, Kemenkeu juga melakukan pembelian kembali SUN secara langsung senilai Rp 363 miliar dengan rincian:

• FR0027 jatuh tempo 15 Juni 2015 dengan kupon 9,5% dan jumlah pembelian 37.000 unit
• FR0030 jatuh tempo 15 Mei 2016 dengan kupon 10,75% dan jumlah pembelian 326.000 unit

Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Waluyanto mengatakan, keadaan ekonomi dunia yang makin parah dan ini membuat kekhawatiran investor global makin menjadi.

Dikatakan Rahmat, kemarin harga SUN terkoreksi sampai dengan 200 bps, lalu kepemilikan asing di SUN turun sekitar 2% meskipun tidak ada masalah fundamental di dalam negeri.

"Kami terus memantau perekembangan pasar bersama BI dan Bapepam dan siap menerapkan CMP (crisis management protocol)," tukas Rahmat.