BI Bentuk Komisi Etik Tentukan Nasib Budi Mulya

Jakarta - Bank Indonesia (BI) membentuk komite etik untuk menilai kasus pinjaman pribadi Rp 1 miliar yang dilakukan Deputi Gubernur non-aktif Budi Mulya ke pemilik Bank Century Robert Tantular.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Selasa malam (13/12/2011).

"Kita menahan diri masuk ke wilayah hukum karena ada BPK dan KPK. Kita masuk ke wilayah etika. Kita berencana membentuk komite etik untuk bahas ini," kata Darmin.

Untuk kasus Budi Mulya ini, Darmin mengatakan BI selalu berusaha terbuka ke publik. Setelah mengetahui Budi Mulya meminjam uang ke Robert Tantular, BI langsung 'mengerdilkan' tugas Budi Mulya.

"Kita meminta beliau tidak mengurusi operasi moneter yang krusial. Beliau membidangi urusan yang tak krusial seperti museum dan sekretariat," jelas Darmin.

Namun Budi Mulya mengajukan non aktif di November lalu dan jajaran Dewan Gubernur BI memutuskan penonaktifan tersebut selama 6 bulan.

"Jadi nanti tergantung penilaian komite etik, bisa saja penonaktifan diperpanjang," kata Darmin.

Darmin mengatakan BI mengetahui kasus ini belakangan. Pihak BPK sudah mengetahui lebih dulu dan KPK kabarnya sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini.

Seperti diketahui, Budi Mulya diketahui telah melanggar kode etik Bank Indonesia terkait kasus utang ke mantan pemilik bank Century, Robert Tantular sebesar Rp 1 miliar. BI selanjutnya menon-aktifkan Budi Mulya.

(dnl/qom)