Beda dengan Agus Marto, Hatta Ingin Bentuk Bank Infrastruktur

Jakarta - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menginginkan didirikannya sebuah bank yang berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur. Keinginan Hatta ternyata berbeda dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang memandang pendirian bank baru terlalu 'ribet'.

"Intinya lebih bagus kalau namanya bank infra, prakteknya jangan seperti perbankan konvensional yang berebut cari uang masyarakat, gak bagus. Dia harus menjadi sumber pembiayaan dari obligasi, pemodal, yang kita serap dari BUMN, masyarakat dan kalau perlu swasta juga masuk," demikian disampaikan oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa setelah rakor di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (26/1/2012).

Dikatakan Hatta, pemerintah tidak ingin bank infrastruktur ini berakhir seperti Bapindo karena terlalu banyak intervensi.

"Seperti dulu kita punya Bapindo. Tapi itu gagal karena terlalu banyak intervensi. Kedepan kita berpikir apakah SMI (Sarana Multigriya Infrastruktur) atau IIF kita perkuat, perbesar atau bentuk baru dengan titipkan desk di Bank Mandiri dan BNI, itu bisa terjadi. Dan kalau sudah tumbuh pesat, lalu baru keluar. Karena tidak mungkin bank yang ada dijadikan bank infra," katanya

Pemerintah sangat menyadari pentingnya memperbesar dan memperluas lembaga keuangan untuk membiayai infrastruktur, bukan hanya proyek, tapi yang berjangka panjang seperti apakah pabrik dan sebagainya. Maka dari itu pemerintah siapp mengeluarkan dana dalam jumlah besar.

"Pembentukan bank ini butuh dana besar, jadi bukan berarti kalau dananya besar jadi gak dibuat. Semua ada ongkosnya. Tapi kita selalu hitung cost and benevit. Selalu ada hitungannya. Kalau benevit lebih banyak why not. Kita sekarang sudah investment grade, proyek MP3EI ada. Kita butuh pembiayaan, ini yang dipikirkan," jelasnya

Bank infrastruktur ini, lanjut Hatta nantinya bisa juga menjadi tempat penampungan dana-dana yang mengalir dari luar begeri karena adanya invesment grade.

"Ada dana mengalir dengan adanya dua perating besar sudah tempatkan investment grade, dana dari luar mengalir. Mereka butuh penampungan. Kalau kita punya perbankan infra jangka panjang, dia bisa masuk," katanya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo masih ragu ingin mendirikan Bank infrastruktur. Pasalnya, berkaca lewat kegagalan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dirinya lebih memilih mengandalkan para perbankan yang sehat untuk mengelola infrastruktur.

Gubernur BI Darmin Nasution juga mengatakan untuk membuat bank infrastruktur memang diperlukan dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga persiapannya juga lama.

(dru/dnl)