Industri Perbankan Pertanyakan Besaran Pungutan Iuran OJK

Jakarta - Banyak perbankan yang memperdebatkan iuran yang akan dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas.

Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono berharap industri perbankan nasional bisa menerima iuran yang akan dikenakan oleh OJK namun yang perlu diatur adalah besarnya iuran yang akan dikenakan.

"Jangan diperbedatkan boleh memungut atau tidak tapi besarnya berapa," ungkap Sigit di Hotel JW Marriott Jakarta, Kamis (9/8/2012).

Menurutnya, dalam UU OJK diatur kapan iuran ke perbankan harus ditarik OJK. Namun, sebagai organisasi yang memayungi perbankan nasional, Perbanas siap memfasilitasi dalam negosiasi besaran iuran yang akan dikenakan.

"Ini soal perundangan-undangan tapi ini yang akan kita perjuangkan. Di UU OJK kan diatur kapan harus membayar karena awalnya akan dibayar oleh negara," tambahnya.

Pada kesempatan itu Sigit menjelaskan, OJK di negara-negara lain seluruhnya tetap menarik iuran kepada industri perbankan.

"Prakteknya di semua Otoritas Jasa Keuangan negara lain memungut. Jadi tetap akan membayar," tutup Sigit.

(feb/dru)