Ini 'Bekingan' Agus Marto Jadi The Next Gubernur BI

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo ditunjuk Presiden SBY untuk memimpin Bank Indonesia (BI). Sebagai mantan bankir, Agus Marto mendapat dukungan Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas).

"Perbanas menghormati kewenangan Presiden dalam mencalonkan Gubernur BI siapapun orang pilihan Presiden. Jadi jika akhirnya Agus Marto yang dicalonkan, kamipun pasti tidak keberatan. Apalagi bagi kalangan perbankan, Agus Marto adalah figur yang sudah sangat dikenal yang tidak pernah diragukan integritasnya," kata Ketua Perbanas Sigit Pramono kepada detikFinance, Senin (25/2/2013).

Sigit menjelaskan, yang terpenting siapapun calon Gubernur BI yang akan dipilih harus memahami benar seorang Gubernur BI yang akan datang harus mampu menjawab tantangan yang berbeda dengan Gubernur BI sebelumnya. Dikatakan Sigit, ada 3 tantangan besar yang dihadapi Gubernur BI baru.

"Tantangan pertama ialah berkaitan dengan tugas BI pada era setelah kelahiran OJK yang berbeda dengan era sebelumnya," tuturnya.

Sejak kehadiran OJK, BI fokus menangani persoalan makroprudensial dan tidak lagi mengatur dan mengawasi perbankan. Selain itu, tantangan kedua menurut Sigit ialah Gubernur BI bersama Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua LPS bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

"Tugas ini berlaku baik dalam situasi normal maupun ketika terjadi ancaman krisis keuangan," terang Sigit.

Penugasan Gubernur BI dalam forum semacam itu, menurut Sigit baru sekarang ditegaskan dalam undang-undang (UU OJK) karena forum atau komite sejenis ini, sejak model Dewan Moneter zaman Orde Baru secara legal belum pernah sekuat sekarang posisinya.

"Ini sangat penting karena jika forum tersebut mengambil keputusan khususnya dalam situasi krisis tidak lagi dipersoalkan lagi secara politik," terangnya.

Tantangan ketiga ialah keberanian seorang Gubernur BI yang baru untuk menafsir ulang arti 'independensi BI'. Kritik yang sekarang ini berkembang, sambung Sigit, ialah BI sudah independen terhadap Pemerintah tetapi terkesan belum mampu menjaga jarak terhadap parlemen.

"Padahal undang-undang menjamin bahwa siapapun tidak boleh mengintervensi BI dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini bukan persoalan mudah karena Gubernur BI dipilih oleh DPR dan anggaran BI pun harus mendapat persetujuan DPR," tegas Sigit.

"Di samping itu yang tidak kalah penting calon Gubernur BI harus profesional dan non partisan. Karena itulah pencalonan dan pemilihan Gubernur BI seharusnya dilakukan secara profesional bukan sekadar upaya utak-utik posisi untuk melepaskan beban dari tekanan politik," tutup Komisaris BCA ini.
(dru/ang)