Obligasi Daerah Diperkirakan Baru Bisa Dilakukan pada 2006

Jakarta - Pemerintah daerah diduga baru bisa menerbitkan obligasi daerah (municipal bonds) pada tahun 2006. Pasalnya, saat ini belum peraturan pelaksana atas penerbitan obligasi daerah itu.Demikian disampaikan pengamat ekonomi Irwan Ade Ekaputra, di sela-sela diskusi ekonomi di Plaaza Bank Mandiri, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (2/1/2004).Irwan menjelaskan, peluang penerbitan obligasi derah sebenarnya sangat terbuka. Hal ini mengingat tingkat suku bunga di dalam negeri sangat rendah, sehingga ada kecenderungan investor mengalihkan investasinya ke sektor di luar perbankan."Di samping itu juga kecenderungan peningkatan jangka investasi, yang akhirnya bisa mendorong pertumbuhan industri pasar modal," ungkap Irwan.Irwan menambahkan pertumbuhan institusi keuangan non-bank seperti, asuransi, dana pensiun dan reksadana sangat pesat. Dia mencontohkan, perkembangan investasi asuransi pada tahun 1997 baru mencapai Rp 23,517 triliun. Namun pada tahun 2001 mencapai Rp 52,915 triliun.Demikian pula dengan perkembangan dana pensiun. Pada tahun 1997, total investasinya hanya sebesar Rp 15,442 triliiun. Namun pada tahun 2002 mencapai Rp 39,653 triliun. Untuk reksadana dari hanya Rp 4,916 triliun pada tahun 1997, menjadi Rp 81,403 triliun pada April 2004.Sayangnya, sejumlah kendala masih dihadapi pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah tersebut. Antara lain belum adanya peraturan pelaksana penerbitan obligasi daerah, masih lemahnya kordinasi antara pemda dengan pemerintah pusat, kapasitas manajemen keuangan pemda yang masih belum bagus, serta belum jelasnya persiapan lembaga pemeringkat dan kesiapan Bappepam.Irwan juga mengingatkan, dalam penerbitan obligasi daerah ada peluang terjadinya risiko default (gagal bayar). Menurutnya risiko ini harus dihilangkan, karena jika terjadi akan mempengaruhi peringkat obligasi negara (SUN)."Obligasi daerah pernah mengalami kegagalan seperti yang terjadi di New York, senilai US $ 100 pada tahun 1975. Bahkan di AS saja telah, terjadi sekitar 6.000 kali kasus default," tutur Irwan. (djo/)