Ini Usul Jokowi Berantas Korupsi di Lelang Pengadaan Barang

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo datang ke Gedung BPK untuk menindaklanjuti kerjasama transaksi non tunai. Jokowi ingin menjadi yang pertama melakukan ini di Indonesia.

"Kita ingin menindaklanjuti yang dulu dibicarakan antara BPK dengan Pemprov mengenai noncash. Kita ingin jadi pertama yang melakukan di Indonesia," kata Gubernur DKI, Jokowi dalam jumpa persnya bersama Kepala BPK, Hadi Poernomo di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (7/10/2013).

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Jokowi juga memberi masukan terhadap agar nantinya setiap peserta lelang harus membuat surat pernyataan bahwa ia dinyatakan bersi dari utang dari Bank Indonesia (BI). Serta tidak mempunyai tunggakan pajak.

Selain itu, Jokowi juga mengupayakan agar terjalin komunikasi realtime antara BPK dan Pemprov DKI untuk menanggapi setiap temuan BPK secara cepat.

"Pemprov dan perwakilan BPK sedang dalam proses membangun jalur komunikasi online yang realtime menindaklanjuti hasil pemeriksaan," lanjut Jokowi.

Hal ini dilakukannya sebagai bentuk komitmen untuk memberikan transparasi pada masyarakat dan mengurangi tindakan korupsi melalui penyelewengan uang negara.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan jika sistem noncash ini sangat membantu kerja BPK untuk menelusuri kemungkinan uang negara akan dikorupsi.

"Ini akan sangat membantu karena mereka akan sangat berhati-hati untuk transaksi. Seperti ada CCTV," kata Hadi.

Sebelumnya, Hadi pernah mengunjungi Jokowi di Balaikota untuk mengajak Jokowi menjadi yang pertama untuk menerapkan sistem noncash transaksi di tubuh pemerintahannya.

Selanjutnya Hadi ingin agar program noncash ini diterapkan oleh lembaga negara serta pemerintah daerah untuk menunjang pemberantasan kerja korupsi.

(mnb/dru)