Ini Upaya BI Agar Rupiah Laku di Daerah Perbatasan

Jakarta - Bank Indonesia (BI) terus melakukan berbagai upaya untuk membuat rupiah menjadi mata uang tunggal yang berlaku di Tanah Air, termasuk di daerah perbatasan. Ini mengingat masih ada penggunaan mata uang asing untuk bertransaksi seperti dolar Amerika Serikat (AS) di wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste, kina di daerah yang dekat Papua Nugini, atau ringgit di daerah yang sepelemparan batu dengan Malaysia.

Ada 3 hal yang menjadi fokus BI, pertama adalah penyediaan uang kartal di area perbatasan dan sekitarnya. Upaya ini melibatkan perbankan nasional serta TNI untuk mengedarkan uang.

"Kita harus menyediakan uang kartal yang cukup. Jangan sampai ada kekurangan rupiah di perbatasan," tegas Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs saat dihubungi detikFinance, Rabu (28/5/2014).

Dalam penyediaan uang kartal, BI memiliki program kas keliling. Selain mengedarkan, BI juga menarik uang yang tidak layak dan diganti dengan yang baru.

"Jadi tidak hanya menyediakan, tapi yang lusuh, lecek, dan tidak layak itu kita tarik lalu diganti dengan yang baru," ujar Peter.

Kedua adalah memastikan tempat penukaran uang resmi (money changer) tersedia di setiap perbatasan. BI mendorong perbankan untuk aktif menjangkau lokasi transaksi perbatasan, seperti pasar. Apalagi transaksi ini bukan hanya sesama warga Indonesia melainkan dengan warga negara lain yang memiliki mata uang berbeda.

"Kalau tidak ada money changer, mereka mau tukar di mana? Informasi kurs, misalnya, kan juga sulit. Makanya butuh money changer," kata Peter.

Ketiga adalah upaya stabilisasi makro ekonomi dan nilai tukar rupiah. Ketika rupiah stabil, maka kepercayaan terhadap mata uang ini akan meningkat.

"Nilai tukar yang stabil itu memastikan kepercayaan pemilik rupiah. Orang akan nyaman kalau rupiahnya stabil. Jadi itu yang utama kita lakukan," tuturnya.

Upaya stabilisasi nilai tukar menjadi program nasional, karena melibatkan banyak unsur. Namun BI selalu menjamin rupiah bergerak sesuai dengan fundamental ekonomi.

(mkl/hds)