.webp)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan anggaran Rp 3,5 triliun untuk 2015. Pagu sementara tersebut naik 45,8% dibandingkan tahun ini yang Rp 2,4 triliun.
Pagu anggaran ini bersumber dari pembiayaan APBN Rp 1,7 triliun dan pungutan industri Rp 1,8 triliun.
"OJK menyampaikan usulan pagu indikatif tahun 2015 sebesar Rp 3,5 triliun," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Haddad saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian juga dilakukan penambahan jumlah pegawai, cost of living adjustment dan merit increase, serta pengembangan organisasi dan SDM.
Anggaran ini akan dipakai untuk berbagai kegiatan operasional OJK, berikut ini selengkapnya seperti dikutip detikFinance, Rabu (17/9/2014).
Anggaran yang Naik
|
|
Ada empat bidang yang mengalami peningkatan pada tahun 2015, yaitu:
- Bidang pasar modal, meningkat 6,4% dari Rp 47 miliar menjadi Rp 50 miliar.
- Bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB) meningkat 15,8% dari Rp 44,28 miliar menjadi Rp 51,29 miliar.
- Bidang edukasi dan perlindungan konsumen, naik 9,97% dari Rp 57,81 miliar menjadi Rp 63,57 miliar.
- Bidang manajemen strategis, meningkat sebesar 9,61% dari Rp 220 miliar menjadi Rp 242 miliar.
Anggaran yang Turun
|
|
Ada pula anggaran yang turun yaitu:
- Bidang perbankan turun 0,83% dari Rp 219 miliar menjadi Rp 217 miliar.
- Bidang manajemen risiko dan pengendalian kualitas turun 13% dari Rp 9,3 miliar menjadi Rp 8,1 miliar.
- Pengadaan kendaraan dinas turun sebesar 40,38% dari Rp 40,26 miliar, tahun ini menjadi Rp 24,02 miliar.
Anggaran sewa gedung naik 3 kali lipat
|
|
"Perlu diketahui, anggaran ini digunakan untuk menyewa bangunan kantor di sejumlah daerah yang selama ini masih meminjam di gedung BI (Bank Indonesia)," ujar Muliaman.
Visi dan Misi OJK
|
|
OJK juga telah menetapkan sejumlah sasaran strategis sebagai terjemahan dari misi dan visi OJK. Enam sasaran strategis itu adalah:
- Mewujudkan Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, kontributif dan inklusif.
- Meningkatkan pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi.
- Mengembangkan SJK yang stabil dan berkelanjutan.
- Mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi dan terkoordinasi secara efektif.
- Mengoptimalkan edukasi dan perlindungan konsumen.
- Meningkatkan daya tahan sistem keuangan dan koordinasi secara efektif.
