Dampak BUMN Reasuransi Baru Pemerintah Baru Terasa Tahun Depan

Jakarta - Pemerintah akan membentuk perusahaan reasuransi domestik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini termasuk dalam paket kebijakan ekonomi untuk menguatkan struktur perekonomian negara.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan kebijakan ini sebagai langkah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang berasal dari komponen jasa. Namun efeknya diperkirakan baru tahun depan.

"Perusahaan itu baru didirikan tahun ini. Dampaknya baru dirasakan tahun depan, yang paling penting sebetulnya bagaimana mendirikan perusahaan reasuransi. Jadi BUMN ini sebagai pelopornya," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3/2015)

Sekarang tercatat ada empat perusahaan dari BUMN yang ada. Nantinya diharapkan hanya akan menjadi dua perusahaan besar saja. Rinciannya sudah ada di tangan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Kalau nggak salah cuma dua. Ada anak perusahaan dan satu induk perusahaan BUMN yang akan digabung," imbuhnya.

Tahun 2014, defisit neraca jasa mencapai US$ 10,53 juta. Semenmtara tahun sebelumnya neraca jasa mengalami defisit hingga US$12 juta. Sebagai catatan, total CAD tahun lalu mencapai US$ 26,23 juta, atau 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Bersama perusahaan asuransi, penyumbang neraca jasa paling besar lainnya adalah jasa pelayaran. Namun kebijakan yang baru dilaksanakan sekarang adalah untuk asuransi.

"Pokoknya, di neraca jasa yang paling defisit, asuransi dan pelayaran," tegas Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Rini mengatakan ada tiga perusahaan yang akan digabung jadi satu dari empat yang ada yaitu Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo), Tugu Reasuransi Indonesia, Reasuransi Nasional Indonesia (NasRe) dan Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI).

"Jadi intinya begini, kalau tadi kan kita kecil, karena kita melihat reasuransi harus ditingkatkan, selama ini kan ke luar negeri akhirnya‎ kan devisa keluar. Jadi ini tujuannya supaya reasuransi ada di dalam negeri dan tentunya salah satunya dorongan supaya asuransi asing itu punya reasuransi di Indonesia," ujarnya.

(mkl/ang)