Komisaris Bank BUMN dari Parpol, OJK: yang Penting Integritas dan Kompetensi

Jakarta - Beberapa bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah merombak jajaran komisarisnya. Ada komisaris yang berlatar belakang dari partai politik.

Para komisaris ini akan efektif menjalankan tugasnya di bank pelat merah setelah ada persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagaimana tanggapan OJK atas hal ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, para calon itu masih harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum efektif bekerja sebagai komisaris.

"Yang penting yang bersangkutan punya integritas, kompetensi. Dilihat dari track record-nya, dan lain-lain," ujarnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (20/3/2015).

"Melihatnya siapa individunya. Ada rekam jejak dan lain-lain itu dilihat. Tidak berdasarkan background (politik). Tidak mengelompokkan seperti itu," ujar Nurhaida.

Tiga bank BUMN sudah merombak jajaran komisaris, yaitu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Di Bank Mandiri ada komisaris independen yang sebelumnya Tim Relawan Jokowi-JK, Cahaya DR Sinaga. Sedangkan di BNI ada Pataniari Siahaan, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diangkat jadi komisaris.

Sementar di BRI, rapat umum pemegang saham (RUPS) yang kemarin digelar mengangkat Alexander Sonny Keraf sebagai komisaris independen. Sonny merupakan anggota PDIP seperti Cahaya.

(drk/ang)