Untuk itu, perbankan diminta memangkas margin atau batas selisih keuntungan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPD-SI) di kantor Asbanda Menara MTH Lantai 8, Jalan MT Haryono, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
"Tolong dibatasi margin bank. Saya setuju soal ini, khususnya BPD ini marginnya tinggi-tinggi, tobatlah," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya baca rilis dari Pak Muliaman soal suku bunga yang mengkhawatirkan, OJK bilang sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, makanya OJK minta untuk ditekan," ujarnya.
Gus menambahkan, perbankan Indonesia saat ini sudah tidak efisien, yang difokuskan hanyalah mengejar Net Interest Margin (NIM) setinggi mungkin.
"Perbankan kita sangat tidak efisien. Ada di BPD suku bunga 1,25% per bulan. Saya setuju NIM maksimum 5%," ucap dia.
Selain mengkritik soal tingginya NIM perbankan, Gus juga mengkritik soal kebijakan otoritas sektor keuangan yaitu Bank Indonesia (BI) dan OJK yang dinilainya membingungkan masyarakat.
"Faktanya sekarang industri bingung, BI bikin layanan perbankan digital, OJK branchless banking. Saya khawatir kalau ada salah satu bank kita kalau ada missmacth, kayak di Inggris itu komunikasi bank sentral dengan OJK missmatch terjadi collaps, makanya kita harus tegas soal makro prudensial, itu masih tugasnya BI yang diamanahkan di UU OJK. BI ngeluh kalau ada apa-apa itu enggak bisa lihat detil karena yang kuasai adalah OJK," tandasnya.
(drk/ang)











































