Jadi Kandidat Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo Tawarkan Program Ini

Jakarta - Halim Alamsyah akan meletakkan jabatannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada pertengahan 2015. Untuk itu, 3 nama tengah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi XI DPR.

Dody Budi Waluyo mendapatkan giliran pertama. Saat ini, Dody adalah Direktur Eksekutif Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI.

Dalam paparannya di ruang rapat Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (20/4/2015), Dody mengajukan 4 program kerja utama dan 4 program kerja penguatan.

Program kerja utama yang pertama adalah stabilisasi nilai tukar rupiah. Menurut Dody, pergerakan rupiah harus tetap dijaga dalam level yang terjangkau untuk kebutuhan ekonomi dan tentunya harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Untuk itu, strategi komunikasi di seluruh lapisan masyarakat harus dilakukan secara intensif. Sehingga mampu memberi sinyal yang jelas bagi pasar dan menguatkan nilai tukar rupiah," tuturnya.

Untuk stabilisasi rupiah, berikut langkah-langkah yang disarankan Dody:

• Menjaga keseimbangan dan sisi permintaan dan pasokan valuta asing (valas).
• Mewajibkan penggunaan rupiah melalui program cinta rupiah juga menurunkan dolarisasi.
• Menggalakkan penggunaan local currency settlement untuk transaksi perdagangan dan investasi, sebagaimana sudah dilakukan dengan China, Jepang, dan Korea Selatan.

Kemudian program kerja utama yang kedua adalah menjaga inflasi agar rendah dan stabil. Dody menyebutkan inflasi akan menggerogoti kesejahteraan masyarakat.

"Koordinasi antar pemerintah dengan Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah perlu ditingkatkan. Terutama dalam pemenuhan sembilan bahan kebutuhan pokok. Selain itu, untuk mengendalikan inflasi di daerah harus disusun roadmap di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota secara lebih terintegrasi, sistematis, dan terukur," papar Dody.

Program kerja utama yang ketiga adalah optimalisasi instrument kebijakan BI. Dia menyatakan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta pengolahan uang rupiah harus memiliki kualitas yang baik dan efektif.

Program kerja utama keempat adalah koordinasi kebijakan. Mekanisme koordinasi yang sudah berjalan saat ini harus ditingkatkan dengan landasan hukum melalui perundang-undangan yaitu amandemen UU Bank Indonesia, UU Perbankan, dan UU Jaring pengaman Sistem Keuangan.

Sementara 4 program kerja penguatan yang ditawarkan Dody adalah:

1. Penguatan kerja sama internasional.
2. Penguatan peran BI di daerah.
3. Perluasan akses keuangan dan pendalaman pasar keuangan syariah.
4. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Saya meyakini anggota dewan yang terhormat akan memilih Deputi Gubernur yang terbaik," ujar Dody mengakhiri paparannya.

(hds/hen)