Bank Mandiri Bidik 50 Juta Orang Indonesia Melek Keuangan

Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk serius menggarap potensi inklusi keuangan Indonesia untuk meningkatkan akses finansial di Tanah Air.

Dalam waktu 5 tahun ke depan, bank pelat merah itu berharap dapat membantu 50 juta orang Indonesia bisa menikmati akses finansial, di tengah gencarnya program pemerintah dalam memasyarakatkan program inklusi keuangan.

Demikian diungkapkan Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin dalam World Economic Forum di Hotel Sangri-La, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Budi meyakini, akses finansial menjadi salah satu sektor yang mendukung tingginya GDP Indonesia saat ini.

Menurut Budi, dalam lima tahun ke depan orang Indonesia yang mampu menikmati akses finansial bisa menjadikan Indonesia sebagai negara dengan GDP tertinggi dunia di peringkat 16.

Menurut hasil penelitian Mandiri Institute, rasio kredit terhadap GDP masih sebesar 36%. Jumlah tersebut masih rendah ketimbang Malaysia 122% dan Thailand 10% begitu pula dengan rasio simpanan atas GDP sebesar 39% di Indonesia dibandingkan dengan 147% di Malaysia.
 
Untuk itu, katanya, pemerintah dan swasta harus bergabung dan tidak berjalan sendiri-sendiri agar bisa mewujudkan program Financial Access 2020 dan bank berkode BMRI itu siap menjadi salah satu pihak yang mewujudkannya.

Budi memprediksikan, pada tahun 2020, apabila masyarakat Indonesia sudah mampu menikmati Program Financial Access maka Indonesia akan masuk dalam kelompok masyarakat G8 dunia dan bukan G20 lagi.

Namun, dia mengingatkan ekosistem yang baik diperlukan untuk mendorong inklusi keuangan seperti penyaluran bantuan masyarakat lewat agen bank.
 
"Untuk itu perlu didorong sinergi antara industri telekomunikasi, pasar modal, asuransi, dan institusi lainnya perlu ditingkatkan agar dapat mendorong inklusi keuangan," jelasnya.
 
Menurut Budi, saat ini ada sekitar 85 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia dan akan masih terus bertambah.

"Saya memperkirakan dalam waktu 5 tahun, Indonesia mampu mencapai 200 juta pengguna Financial Access," ujarnya.

Budi mencontohkan, inklusi keuangan di India yang bisa sukses karena dukungan dan adanya satu lompatan awal bagus oleh pemerintah.
 
"Program pemerintah sebagai awal agar financial inclusion dapat memiliki lompatan yang sangat bagus, dan kami mengharapkannya seperti itu di Indonesia," ujar dia.
 
Dia menambahkan, selain bank, industri lain yang dapat menggiatkan inklusi keuangan lewat layanan keuangan digital adalah kontribusi industri ritel.

"Berbicara mengenai inklusi juga berbicara mengenai sistem informasi. Seperti permasalahan identitas masyarakat terutama kalangan bawah yang masih agak susah bisa diganti dengan nomor ponsel sebagai identitas," terang dia.
 
Budi mengungkapkan, akses layanan keuangan yang rendah dapat menyebabkan kontribusi sektor finansial pada pertumbuhan ekonomi juga rendah.

Dorongan peningkatan akses layanan keuangan dikatakannya dapat mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
 
"Beberapa hal yang perlu ditingkatkan saat ini adalah pembangunan infastruktur berkelanjutan, mengubah iklim akses keuangan yang lebih fokus pada UMKM karena belum memiliki akses ke layanan keuangan," tandasnya.

(drk/ang)