.webp)
Meski sudah ada pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LPS, tapi tetap saja ada bank yang nakal dan berani menggelapkan dana nasabah. Apakah memang hasil penggelapan sebanding dengan risiko yang bisa muncul?
Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Agus Setya mengatakan, risiko yang bisa dikenakan terhadap pelaku penggelapan dana nasabah sangat tinggi, tak sebanding dengan uang yang digelapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, dengan pengawasan yang ketat bukan berarti pegawai bank yang nakal bisa diam saja. Banyak cara bisa dilakukan untuk menggelapkan dana nasabah tanpa tercium otoritas. (Lihat cara-caranya di berita ini).
"Karena pengawas bank kan bekerja pada tataran normal. Ketika dalam aturan normal, apa yang dilakukan harus melalui prosedur, SOP yang sudah ada, mana yang boleh dan tidak," ujarnya.
Nah, ketika ada keanehan, nanti akan dilakukan audit internal oleh bank yang bersangkutan. Jika ada laporan dari nasabah, maka otoritas akan memanggil dan memeriksa bank tersebut.
"Misalkan pinjaman uang kepada nasabah tertentu, itu kan dilihat dulu, harus ada approve dari pimpinan. Nah, kadang kala si pimpinan ini tidak selalu ada di tempat, jadi pimpinan hanya mengiyakan lewat komunikasi padahal belum dibaca, belum ditandatangan, approve-nya tidak sesuai prosedur dan sudah bisa eksekusi, di sini bisa terjadi tindak kejahatan," jelasnya.
"Kerja di bank itu risikonya tinggi, setiap hari sebelum tutup neraca harus balance, kadang-kadang kasir di depan salah pencet, salah menghitung. Nah, kalau salah mereka tanggung jawab, potong gaji," tambahnya.
(ang/rrd)
