.webp)
"Seperti pak Presiden (Joko Widodo/Jokowi) sampaikan tadi, ATM tadi cukup satu saja. Jadi secara jaringan bisa jadi satu," ungkap Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/5/2015)
Mekanismenya, kata Eko perlu dibicarakan secara bersama BPD yang terlibat. Namun diperkirakan nanti akan ada penyatuan informasi dan teknologi, tampilan ATM, produk, jenis layanan serta komponen inti lainnya.
"Ya nanti ada platform yang sama, tampilan ATM-nya. Jenis produknya, jenis layanannya. Sehingga nanti (bank) yang kecil terangkat oleh yang besar, yang belum lengkap terangkat oleh yang belum lengkap, sehingga semua platform jadi sama," jelasnya.
Sekarang sudah ada 15 BPD yang menuju ke arah tersebut. Mereka bergabung dalam BPD Net Online untuk menyetarakan dalam hal teknologi informasi.
Kelima belas BPD tersebut adalah PT Bank DKI (Bank DKI), BPD Riau Kepri, BPD Bali, BPD Nusa Tenggara Timur (BPD NTT), BPD Jawa Tengah (BPD Jateng), BPD Kalimantan Tengah (BPD Kalteng), BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (BPD Sumselbabel).
Kemudian BPD Kalimantan Timur (BPD Kaltim), PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB), dan BPD Sulawesi Selatan dan Barat (BPD Sulselbar), BPD Sulawesi Tenggara (BPD Sulteng), BPD Nusa Tenggara Barat (BPD NTB), BPD Kalimantan Barat (BPD Kalbar), BPD Sulawesi Utara (BPD Sultra), dan BPD Papua.
"Sekarang sudah mulai berjalan. Sudah piloting. Lima belas sudah menyatakan bergabung," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirut Bank Bank Jabar Banten (BJB) Ahmad Irfan menambahkan untuk biaya administrasi ATM tetap akan dikenakan kepada nasabah, seperti halnya yang terjadi pada ATM bersama.
"Tetap akan ada kalau fee ATM, itu normal saja seperti yang terjadi di ATM bersama saja," papar Ahmad.
(Maikel Jefriando/Angga Aliya)
