BPR Ingin 'Kecipratan' Dana APBN

Jakarta - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo) meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan keberadaan BPR, utamanya soal penyaluran dana program daerah atau Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selama ini, program daerah atau KUR dan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) lebih banyak disalurkan melalui bank umum dan bank-bank besar, sementara BPR hanya dalam porsi kecil saja.

"Kita berharap nanti program-program daerah dananya disalurkan melalui BPR, ke depan agar lebih intens untuk berbagi membiayai user UMKM melalui BPR, ada 300 BPR belum kebagian semua," kata Ketua Perbarindo Joko Suyanto saat ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Dia menyebutkan, sampai saat ini sudah ada sekitar Rp 1,2 triliun dana pemerintah yang disalurkan melalui BPR dengan kisaran bunga 6%.

"Ada dana Rp 1,2 triliun dana pemerintah disalurkan melalui BPR, bunga 6%, ke depan diharapkan intens, syaratnya BPR sehat, NPL kalau bisa 5%. Khusus KUR, zaman SBY, KUR itu modelnya dana bank umum disalurkan ke BPR," jelas dia.

Merujuk data Kemenegkop dan UKM Desember 2013, berdasarkan nominal, BPR memiliki porsi 4,5% dari total nominal kredit UMKM perbankan.

Namun demikian, khusus untuk kredit mikro BPR mampu berkontribusi sebesar 11% dari total kredit mikro perbankan.

Sementara dari jumlah rekening, BPR memiliki porsi 14,2% dari total rekening kredit UMKM perbankan.

Total jumlah rekening UMKM perbankan sebanyak 13.174.591 dari total UMKM sebanyak 57.900.787

"Yang sedang kita minta KUR, dana pemerintah ditanam di BPR, nanti disalurkan kan enak, jadi jangan khawatir, pemerintah dalam mengembangkan UMKM dan koperasi boleh bekerjasama dengan BPR, selama ini nggak dan nggak berpihak ke BPR, selama ini bank umum," kata Joko.

(drk/ang)