Sebagai anggota, Indonesia memberikan iuran secara rutin kepada AIIB seperti banyak anggota lainnya. Dengan anggaran tahun depan sebesar Rp 3,7 triliun. Total iuran yang terkumpul kemudian dikembalikan sebagai pembiayaan di negara anggotanya termasuk Indonesia.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan pinjaman sudah pasti akan diterima pemerintah Indonesia. Akan tetapi besarannya, masih perlu dihitung kembali. Sebagai syarat awal, pihak AIIB meminta terlebih dahulu proyek-proyek yang akan dijalankan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menambahkan daftar proyek sudah disiapkan dengan matang. Ada beberapa sektor utama, yaitu pembangkit listrik, pelabuhan dan bandar udara (bandara) yang nantinya akan tergolong proyek berskema kerja sama pemerintah swasta (public private partnership/PPP).
"Di samping project PPP, juga AIIB bisa membiayai pinjaman langsung ke BUMN tanpa jaminan kepada pemerintah," ujar Sofyan.
Januari 2016 adalah awal operasional dari AIIB. Diharapkan pada kuartal III-2016, pinjaman tersebut sudah bisa dicairkan. Sedangkan dari sisi bunga dan tenor, menurut Sofyan hampir sama dengan lembaga multilateral lainnya.
"Mereka siap berikan pinjaman pertama kuartal III, jadi sebab itu kita lebih cepat lebih baik," kata Sofyan.
(mkl/hen)











































