2015, BNI Cetak Laba Rp 9,1 Triliun

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) berhasil mempertahankan kinerjanya sepanjang tahun 2015 di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi secara global mau pun nasional. BNI mencatatkan laba sepanjang tahun 2015 emncapai Rp 9,1 triliun.

"Bisnis BNI tetap tumbuh dengan solid. Upaya penguatan bisnis BNI akan terus dilakukan agar strategi bisnis jangka panjang perusahaan dapan berjalan dan optimal dan berkelanjutan," ujar Direktur Utama BNI Achamd Baiquni di kantor pusat BNI, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Dalam catatan perusahaan berdasarkan hasil audit, sepanjang tahun 2015, tercatat perolehan laba bersih perusahaan mencapai Rp 9,1 trilun, pendapatan bunga Bersih Rp 25,6 triliun dan total aset mencapai Rp 508,6 triliun‎.

Bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2014, perolehan Laba Bersih perusahaan sebenarnya mengalami penurunan tipis 15,9% dari posisi Rp 10,8 triliun. Hal ini, kata Baiquni, disebebakan oleh meningkatnya kredit macet alian non performing loan (NPL) yang terjadi dari totol rata-rata setahun sebesar 0,4% di 2014 menjadi 0,9% di 2015.

Padahal, perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 17,5% menjadi Rp 326,1 triliun di 2015, dari posisi sebelumnya di‎ 2014 sebesar Rp 277,6 triliun.

Maski demikian, ia mengatakan, kondisi tersebut bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan.

"Karena di semester pertama 2015, penurunan laba bersih kami sampai 50%. Tapi berkat upaya keras dan efisiensi yang kami lakukan, penurunannya bisa kami tekan sampai kisaran 15%. Artinya secara kinerja‎, perusahaan sangat kondusif di tengah perlambatan ekonomi yang sedang terjadi," papar dia.

Achmad optimistis, BNI akan mencatatakan kinerja yang jauh lebih baik lagi. Bukan hanya pulih, namum tumbuh positif lebih dari 10%.

"Tahun 2016 kami yakin bisa tumbuh double digit (nominal ganda) di kisaran belasan persen. Kami sangat yakin, karena berbagai efisiensi sudah kemi lakukan di 2015, dan di 2016 proyeksi ekonomi akan jauh lebih baik dengan banyaknya pembangunan yang dilakukan pemerintah," tegas dia.

(dna/hns)