Dekatkan Lembaga Keuangan ke Masyarakat, Jokowi akan Terbitkan Perpres

Jakarta - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendorong lembaga keuangan agar dapat diakses oleh masyarakat. Data menunjukkan baru 21,8% dari total populasi masyarakat yang memiliki akses.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan regulasi tersebut akan keluar dalam waktu dekat. Rapat kabinet terbatas yang berlangsung sore tadi sudah menyatukan pandangan dari pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami harus menyiapkannya, mestinya tidak terlalu lama. paling 2-3 minggu," ujar Darmin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Secara umum, regulasi akan mengatur program sosialisasi dan regulasi. Menurut Darmin hal tersebut sangat penting, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mengerti cara untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan.

"Kita melakukan sosialisasi agar masyarakat pertama-tama tahu dulu. Kalau mengerti saja nggak pernah bisa dijalankan," jelasnya.

Kemudian adalah sisi edukasi. Ini akan meliputi bagaimana cara untuk memanfaatkan fasilitas dan menggunakannya serta langkah-langkah agar bisa terlindungi. Pemerintah  dan BI memiliki fungsinya masing-masing.

"Pemerintah edukasi keuangan dan BI itu fokus dalam keuangan publik," terang Agus.

Regulasi tersebut juga akan memuat terkait dengan  pemetaan informasi keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi dan perlindungan konsumen serta beberapa aturan turunan.

Satu program nyata dalam regulasi tersebut adalah penyaluran bantuan sosial dan subsidi melalui non tunai.  

"Ini karena yang paling cepat itu. Dan ini sebetulnya sudah dipersiapkan sejak 2-3 tahun lalu, tapi tidak ada gongnya. Sekarang gongnya sudah dibunyikan sehingga implementasinya bisa berjalan dengan cepat," jelasnya (mkl/hns)