Kurangi Perilaku Konsumtif Masyarakat, Bantuan Pemerintah Disalurkan Secara Non Tunai

Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan 5 kementerian menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pelaksanaan Elektronifikasi Penyaluran Bantuan Sosial. Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 26 April 2016 terkait dengan bantuan pemerintah secara non tunai.

Turut hadir dalam acara ini Gubernur BI Agus Martowardojo, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Djafar, serta Menteri Sosial yang diwakili oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat.

Dalam sambutannya, Agus menyampaikan, dengan adanya penyaluran bantuan sosial non tunai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi perilaku konsumtif dibandingkan dengan penyaluran bantuan secara tunai.

"Dilandasi satu semangat yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik melakui elektronifikasi penyaluran bantuan," ungkap Agus dalam sambutannya di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016).

Pemberian bantuan sosial non tunai telah direncanakan sejak tahun 2014 silam namun baru dapat diwujudkan pada tahun 2016.

"Indonesia lama berkomitmen memberikan bantuan sosial non tunai. Sejak 2014 Presiden Jokowi berkomitmen memberikan bantuan harus non tunai, jadi diarahkan ke non tunai," lanjut Agus.

Dengan adanya bantuan sosial non tunai diharapkan dapat mengurangi perilaku konsumtif masyarakat. Juga dapat memperkenalkan masyarakat kepada kebiasaan menyimpan uang di bank.

Dengan adanya bantuan sosial non tunai dari pemerintah juga diharapkan 50% masyarakat Indonesia mendapatkan akses keuangan di tahun ini.

"Kalau nanti diwujudkan rating financial inklusif akan naik. 50% penduduk Indonesia akan mempunyai akses keuangan," tutur Agus. (drk/drk)