RI Belum Dapat Investment Grade dari S&P, Seskab: Ini Koreksi Bagi Pemerintah

RI Belum Dapat Investment Grade dari S&P, Seskab: Ini Koreksi Bagi Pemerintah

Ray Jordan - detikFinance
Kamis, 02 Jun 2016 15:54 WIB
Foto: Muhammad Iqbal/detikcom
Jakarta - Peringkat utang Indonesia masih ditetapkan di level BB+ untuk utang jangka panjang dan B untuk utang jangka pendek. Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) belum memberikan peringkat investment grade kepada Indonesia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, penilaian ini menjadi koreksi bagi pemerintah agar mampu membenahi yang kurang.

"S&P tetap memberikan BB+ ya, artinya bukan investment grade. Yang jelas ini menjadi koreksi bagi kita semua, bagi pemerintah. Memang persoalan fiskal yang perlu dilakukan perbaikan," ujarnya di Gedung Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait persoalan fiskal, Pramono menyebutkan, hari ini Menko Perekonomian langsung mengevaluasi hasil penilaian S&P, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Dalam persoalan fiskal, sebenarnya bukan hanya persoalan Indonesia, ini persoalan dunia karena perlambatan ekonomi yang begitu luar biasa yang terjadi di China, Argentina, Rusia, Brazil, sehingga membuat persoalan fiskal ini menjadi persoalan serius.

"Dan kita beruntung pada saat kondisi seperti itu Indonesia masih survive, pertumbuhan masih hampir 5%. Katakanlah kita memang belum sampai pada yang diharapkan investment grade, tapi tetap BB+ dobel," tuturnya.

Apakah ini akan mengganggu target ease of doing buisness?

"Ya ini kan berkaitan dengan persepsi image dunia. Yang paling penting kalau persoalan ease of doing business bisa dilakukan perbaikan sehingga kita rangkingnya bisa seperti yang diharapkan presiden yaitu 40," sebut Pramono.

Meski demikian, Pramono mengatakan, S&P bukan satu-satunya lembaga pemeringkat yang menjadi patokan investor membeli surat utang Indonesia.

"Yang pertama S&P bukan satu-satunya. Sebelumnya Fitch sudah mengumumkan bahwa kita menjadi layak investasi," imbuh Pramono. (drk/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads