Begini Cara OJK Dongkrak Ekonomi NTB

Lombok - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini menggelar pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tim ini akan merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya peningkatan akses keuangan sebagai salah satu upaya pemerataan ekonomi di kawasan ini.

"Akses keuangan di sana sini tentu sudah berjalan, tapi untuk mempercepat tentu butuh usaha yang lebih dari biasanya. Untuk itu, tim ini kami bentuk. NTB ini adalah provinsi ke-19. Secara nasional, kami akan bentuk tim seperti ini di masing-masing provinsi," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam sambutannya pada acara yang digelar di Hotel Sheraton Senggigi, Senggigi, Lombok, Senin (25/7/2016).

Keberadaan tim ini, kata dia, akan membuat masyarakat nantinya akan memiliki akses keuangan yang lebih baik, lebih mudah didapat dan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Menurut Muliaman, peningkatan akses keuangan punya arti penting bagi sebuah negara bahkan sebuah kawasan untuk meningkatkan ekonominya.

"Di beberapa negara seperti di Afrika, percepatan akses keuangan menjadi bahan untuk pengentasan kemiskinan. Karena kemiskinan berhubungan dengan kemudahan akses. Selama ini kemiskinan turut disumbang oleh sulitnya memperoleh modal, sulitnya mendapat pinjaman perbankan dan lainnya," tutur dia.

Selama ini, masyarakat sulit memperoleh akses keuangan karena prosedurnya sulit. Tim ini, kata Muliaman, akan melakukan terobosan agar bisa mempermudah akses keuangan tersebut.

Di saat bersamaan, dilakukan pula Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Seiring dengan meningkatnya ekonomi, selalu ada orang yang ingin memanfaatkan. Untuk itu, dengan adanya tim ini akan membantu masyarakat untuk lebih melek keuangan sehingga bisa terhindar dari tawaran investasi tak berizin atau investasi bodong," tandas dia.

Hadir dalam acara ini di antaranya Jajaran Dewan Komisioner OJK, yaitu Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Anggota DK OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida. (dna/drk)