Pemerintah Tak Mau Didikte Pasar

Soal Penerbitan Obligasi

Pemerintah Tak Mau Didikte Pasar

- detikFinance
Kamis, 31 Mar 2005 13:10 WIB
Jakarta - Menkeu Jusuf Anwar menegaskan, pemerintah akan bersikap hati-hati dan waspada dalam penerbitan surat berharga agar jangan sampai didikte oleh pasar termasuk dalam rencana penerbitan T-bond dan T-bill pada April mendatang."Dalam hal penerbitan surat berharga, kita harus bijak dan waspada jangan sampai kita dicorner oleh pasar," kata Menkeu Jusuf Anwar di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (31/3/2005).Jusuf Anwar menegaskan, sikap hati-hati itu perlu diambil pemerintah agar pasar tidak memberi kesan obral pada pemerintah, yakni mau menjual pada harga berapapun. "Nanti bisa ditafsirkan pemerintah kepepet duit sehingga dicorner market pada harga yang tinggi," tegasnya.Pemerintah, lanjut Jusuf, akan terus memantau kondisi pasar yang tengah terpuruk yang dinilai tidak akan merefleksikan kondisi sebenarnya. "Kalau pasar sudah tenang, kita bisa tahu kalau ini harga yang benar. Jadi kita bisa putuskan baik untuk penerbitan di dunia maupun domestik," ujar mantan Ketua Bapepam ini.Kondisi pasar yang tengah bergejolak ini tegas Jusuf, merupakan salah satu alasan pemerintah untuk tidak masuk terlebih dahulu ke pasar sehingga memutuskan untuk menunda penerbitan obligasi baik internasional maupun domestik dan juga penjualan saham BCA. Selanjutnya, kata Jusuf, pemerintah akan selalu berkonsultasi dengan para ahli termasuk koordinator penasehat dalam penerbitan obligasi internasional untuk memantau kondisi dunia seperti tingkat inflasi di AS dan tingkat pengangguran di AS yang berdampak pada pasar modal. Mengenai T-bill yang ditujukan untuk menggantikan SBI pada April mendatang, Jusuf menegaskan bahwa saat ini masih dalam rencana dan pemerintah masih mempersiapkannya. Jusuf juga mengaku, pemerintah tidak akan ngotot untuk mengejar target penerbitan obligasi dalam APBN-P 2005 sebesar Rp 43 triliun. "Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan jauh lebih sedikit dari target. Ini berarti kita tidak harus selalu meminjam jika tidak butuh," tegasnya.Pertemuan dengan S&PLebih lanjut Jusuf mengungkapkan bahwa dirinya beberapa hari yang lalu telah mengadakan pertemuan dengan S&P (Standard and Poor's), yang khusus datang ke Indonesia untuk meng-up date perkembangan yang ada. "S&P datang bukan membahas masalah rating, tapi untuk meng-up date perkembangan Indonesia bagaimana. Mereka menilai kondisi saat ini sangat positif sekali," demikian Menkeu Jusuf Anwar. (qom/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads