Iuran Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Naik Jadi 6% Tahun Depan

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan menaikkan tarif iuran untuk pensiun menjadi 5-6%, dari yang sebelumnya 3%. Dalam waktu dekat akan dilakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP).

"Tahun 2017, kami inisiasi iuran menjadi 5-6%," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di sela-sela seminar bertajuk Unlocking Public and Private Investment in Indonesia: Role of Financial Sector di Hotel Hilton, Bali, Rabu (8/12/2016).

Peserta dana pensiun di dalam negeri sudah mencapai 8,7 juta orang. Agus menuturkan, idealnya iuran pensiun adalah 8%.

Akan tetapi untuk menaikkan sampai ke level tersebut ada banyak hal yang dipertimbangkan. Khususnya adalah kondisi tenaga kerja di dalam negeri.

"Iurannya harusnya 8%," imbuhnya.

Dengan tarif iuran yang berlaku sekarang, kata Agus hanya mampu untuk menjamin sampai 2035. Sementara selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan mengalami defisit. Ini tentunya bisa menjadi risiko ke depannya.

"Bertahan dengan 3% hanya cukup mendanai sampai 2035," papar Agus.

Agus membandingkan dengan Korea Selatan yang menggunakan tarif sampai dengan 9%. Konsepnya sama seperti Indonesia yang diawali dengan 3%, kemudian naik bertahap dalam kurun waktu tertentu.

"Kita harus bisa menjaga jaminan agar populasi yang besar ini terjamin di usia tua," terangnya.

Populasi masyarakat produktif di Indonesia sekarang sangat besar. Ini akan bertahan dalam kurun waktu 30 tahun yang akan datang. Bila tidak ada antisipasi dari sekarang, maka masa tuanya tidak akan terjamin.

"Kan kita nggak selamanya muda, yang muda sekarang nanti akan tua dan harus disiapkan jaminannya dari sekarang," tegas Agus.

Agus juga mengajak pekerja di kalangan informal untuk terlibat dalam iuran pensiun. Indonesia sudah lebih maju dari negara lain, di mana disediakan instrumen untuk mempersiapkan jaminan untuk pekerja di sektor informal.

Tantangannya adalah sosialisasi kepada kelompok tersebut. Misalnya nelayan dan petani.

"Khusus sektor informal perlu sosialisasi masif. Mnerapkan sistem keagenan. Intervensi pembayaran iuran kami bikin lingkaran semacam sistem donasi, donator akan menunjuk langsung misalnya tunjuk tukang ojek, sopir, dan lain-lain," paparnya.

Foto: Maikel Jefriando

Dukung Pekerja Difabel Capai Kesejahteraan Mandiri

BPJS Ketenagakerjaan selalu berusaha memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam perlindungan Jaminan Sosial. Kali ini, masih dalam suasana Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember, BPJS Ketenagakerjaan memberikan dukungan kepada kaum difabel Bali melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Sebanyak 428 orang pekerja difabel yang berprofesi sebagai pengrajin diberikan bantuan peralatan kerja seperti mesin pengolahan bubuk kayu dan bambu, mesin pemotong bambu, mesin amplas untuk menunjang pekerjaannya dan meningkatkan kualitas hasil kerjanya.

Pekerja difabel ini merupakan bagian dari warga binaan Yayasan Bunga Bali, di mana seluruh anggotanya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Gianyar.

Penyerahan simbolis atas bantuan tersebut dilaksanakan di Hotel The Stone oleh Agus. Ia menjelaskan jaminan sosial melindungi siapapun tanpa memandang statusnya.

"Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus mencakup seluruh masyarakat pekerja, termasuk pekerja difabel. Ini sesuai dengan prinsip Sustainable Development Growth (SDB) dari PBB, No One Left Behind", ujar Agus.

"Bahkan seharusnya pekerja difabel harus mendapatkan dukungan lebih dari kita semua untuk memastikan kemandirian mereka untuk mencapai kesejahteraan," tambahnya.

Seluruh 428 pekerja difabel Bali tersebut juga menjadi bagian dari 9.350 pekerja yang mendapatkan bantuan perlindungan melalui Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) dengan dukungan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kanwil Denpasar. (mkl/ang)