Jokowi Ingin Kredit Bank Tumbuh 12%, Fokus ke Petani dan Nelayan

Jakarta - Kredit perbankan diproyeksikan bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan dua tahun terakhir, yakni bisa mencapai kisaran 9 sampai dengan 12%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar perbankan mengambil angka tertinggi, yaitu target 12%.

"Tadi ditargetkan tumbuh 9-12%. Jangan ambil 9%-nya tapi ambil 12%-nya," ujar Jokowi saat pertemuan awal tahun pelaku Industri Jasa Keuangan di Istana Negara, Jumat (13/1/2017).

Kredit juga seharusnya dapat diarahkan kepada sektor yang lebih bersifat produktif, khususnya untuk usaha mikro kecil dan menengah. Beberapa BPD sudah mampu merealisasikan hal tersebut, seperti dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Jokowi harapkan bisa dicontoh oleh bank daerah lainnya.

"Provinsi lain copy enggak usah sulit-sulit. Kita ini kalau ada yang bagus ya sudah ditiru, di-copy terapkan di provinsi lain. Penting sekali BPD ini menjalin kerjasama antara BPD yang besar memberikan support kepada yang masih kurang," jelas Jokowi.

Pemerintah daerah juga bisa memberikan subsidi atas bunga kredit perbankan, sehingga masyarakat lebih terbantu. Dengan demikian, kegiatan ekonomi bisa lebih cepat tumbuh ke depannya.

"Saya minta juga Gubernur memberikan subsidi bunga kepada yang kecil-kecil tadi dari APBD," tegasnya.

Perbankan juga harus bisa mendata kelompok usaha dengan lebih rinci. Sehingga kredit yang disalurkan menjadi tepat sasaran dan juga terhindar dari ancaman kredit bermasalah.

"Jangan nunggu di kantor saja, lihat rakyat kita yang membutuhkan salurkan ke sana. Tapi juga hati hati memberikan kredit agar NPL-nya tidak naik. Meskipun saya liat angka NPL kita juga masih pada angka baik 3,18%," terang Jokowi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad telah menyiapkan program agar kredit disalurkan tepat sasaran. Terutama sektor ekonomi prioritas seperti infrastruktur, pangan dan energi, kemaritiman, kesehatan dan sektor-sektor prioritas lainnya. Kemudian penyaluran kredit ke berbagai daerah.

Pembiayaan kegiatan usaha ini juga akan turut melibatkan peran perusahaan pembiayaan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat namun juga akan diarahkan kepada kegiatan yang dapat mendukung kegiatan produktif masyarakat.

"Kami juga memandang peran sektor jasa keuangan juga perlu ditingkatkan dalam konteks perluasan akses keuangan masyarakat serta penyebaran fasilitas pembiayaan ke seluruh daerah. Pembukaan akses ini akan memainkan peranan kunci dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata," kata Muliaman pada kesempatan yang sama.

Beberapa program akan dioptimalkan, seperti program Laku Pandai, program Simpanan Pelajar, program Jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan dan penjaminan kredit UMKM.

"Kami juga akan bekerja sama dengan Bank lndonesia, khususnya terkait dengan penggabungan program Laku Pandai dan program Layanan Keuangan Digital. Dengan demikian, akan terbuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan untuk layanan keuangan yang lebih beragam," jelasnya. (mkj/ang)