BPK akan Audit Penyaluran Dana pada Daerah Konflik

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai tahun ini akan melakukan audit laporan keuangan pada daerah konflik. BPK akan mengaudit anggaran dalam APBN untuk Departemen Pertahanan.Hal tersebut disampaikan Ketua BPK Anwar nasution kepada wartawan dalam jumpa pers Konferensi Internasional mengenai audit dana bantuan untuk bencana tsunami, di Gedung BI, Jl MH Thamrin, jakarta, rabu."kita ingin melakukan audit pengeluaran angkatan bersenjata dalam konflik, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan," kata anwar.Dalam Konferensi ini, BPK mengundang auditor PBB khususnya dari negara Swedia yang berpengalaman melakukan audit keuangan di negara-negara konflik seperti Rwanda, Somalia dan bekas negara Yugoslavia untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman.Anwar juga mengatakan untuk meningkatkan kapasitas, BPK mengirimkan 4 orang auditor untuk menjadi auditor PBB di negara Kongo, Etiophia dan Kosovo. "Satu atau dua orang akan menjadi kepala auditor PBB di salah satu negara itu," kata Anwar dengan bangganya.Berkaitan dengan setelah 4 bulan terjadinya bencana tsunami Aceh, pemerintah belum memberikan laporan keuangan dana tanggap darurat. "Laporan yang disiapkan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) belum memenuhi syarat. Kita ingin tahu dimana komputer itu sekarang, mi instan itu disimpain di gudang mana, dan disimpan di bank mana. Kita tidak bisa audit karena tidak ada yang di audit," ujar anwar.BPK berencana akan membantu Bakornas dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. "Untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi, kita akan memberi saran kepada pemerintah bagaimana menyusun pengadaan barang, karena sumber korupsi terutama terjadi pada saat pengadaan barang (procurement)," ujarnya. (ism/)