Asumsi Sri Mulyani: Dolar AS Capai Rp 13.500-13.800 Tahun Depan

Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Sri Mulyani dalam sambutannya menyebutkan, asumsi makro tahun 2018 seperti pertumbuhan ekonomi berada dikisaran 5,4%-6,1%, tingkat inflasi pada rentang 3,5±1,0%. Sedangkan nilai tukar, Sri Mulyani menyampaikan pada tahun anggaran 2018 diperkirakan berada dalam rentang Rp 13.500-Rp 13.800 per dolar Amerika Serikat (AS).

Untuk suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan di tahun 2018 diperkirakan sebesar 4,8%-5,6%. Asumsi harga minya mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Prices/ICP) di tahun anggaran 2018 diperkirakan pada kisaran US$ 45-US$ 60 per barel.

Asumsi lifting minyak dan gas bumi pada 2018, kata Sri Mulyani diperkirakan mencapai 1.965-2.050 ribu barel per hari (bph). Asumsi tersebut terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 771 ribu-815 ribu bph dan gas bumi sekitar 1,1-1,2 juta barel setara minyak per hari.

"Dengan arah dan strategi tersebut, ketimpangan diharapkan semakin mengecil yang ditandai dengan penurunan rasio gini menjadi 0,38," kata Sri Mulyani, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Tidak hanya tingkat ketimpangan, Mantan Direktur Bank Dunia ini juga berharap dengan kerangka asumsi makro yang telah disampaikan bisa menurunkan tingkat pengangguran menjadi 5,1%-5,4%, serta tingkat kemiskinan turun menjadi 9,0%-10,0%, dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat yang tercermin pada indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencapai 71,38.

Namun demikian, kata Sri Mulyani, dalam mengelola fiskal masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dengan memperkuat ruang fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi dengan menopang belanja produktif dan prioritas. Selanjutnya, memperkuat kualitas belanja untuk menstimulasi perekonomian sekaligus mewujudkan kesejahteraan.

Ketiga, perlunya meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan subsidi serta transfer ke daerah untuk mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan. Lalu perlunya tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat fondasi kebijakan ekonomi.

"Pada 2018 pemerintah akan menempuh tiga strategi utama melalui optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif dan berkelanjutan," tutupnya. (mkj/mkj)