Ekonomi Jakarta Melambat, Ini Analisanya

Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan, perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II-2017 melambat, dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, dan lebih rendah dari prakiraan BI.

Perlambatan yang terutama disebabkan oleh pelemahan kinerja ekspor dan impor, serta belanja pemerintah ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II-2017 turun menjadi 5,96% dari 6,45% di triwulan sebelumnya.

Namun demikian, pertumbuhan sepanjang semester I-2017 tercatat 6,20%, atau lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 5,89%.

Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Doni P. Joewono, mengatakan pelemahan kinerja ekspor DKI Jakarta tidak terlepas dari perkembangan pasar luar negeri untuk produk ekspor utama Jakarta seperti kendaraan bermotor dan perhiasan yang belum sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi global secara umum.

Pada triwulan II-2017, ekspor Jakarta mengalami pertumbuhan negatif 13,69%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencatat minus 5,84%. Selain itu, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK2717/Aj.201/DRJD tentang Pengaturan Lalu-lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran tahun 2017 turut berkontribusi dalam rendahnya aktivitas ekspor dan impor Jakarta.

Berdasarkan peraturan tersebut angkutan barang ekspor dan impor pada masa angkutan lebaran tahun 2017, yaitu dari 21 Juni sampai dengan 29 Juni 2017 tidak boleh beroperasi melalui jalan nasional dan jalan tol. Kebijakan terebut menyebabkan menurunnya aktivitas arus barang dari dan menuju pelabuhan, termasuk yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor.

"Pelemahan ekonomi juga dikontribusi oleh melemahnya kinerja belanja pemerintah, terutama pada belanja kementerian dan lembaga yang berkantor di ibu kota. Turunnya kinerja belanja pemerintah tersebut terutama disebabkan oleh bergesernya pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) dari triwulan II ke triwulan III-2017," papar Doni dalam keterangannya, Selasa (8/8/2017).

Pada tahun lalu, gaji dan tunjangan ke-13 serta gaji ke-14 (tunjangan hari raya) dibayarkan pada Juni. Sedangkan pada tahun ini, gaji dan tunjangan tersebut baru dibayarkan pada Juli 2017 (triwulan III). Dampak dari ditundanya pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 bagi PNS yaitu kontraksi terhadap konsumsi pemerintah pada triwulan II-2017 sebesar 5,15%.

Sementara itu, komponen pengeluaran yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II-2017 adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan ekspor neto antardaerah yang masih tumbuh cukup tinggi, meskipun mengalami perlambatan.

Laju perlambatan pada konsumsi rumah tangga dapat tertahan dengan adanya faktor puasa dan idul Fitri, sedangkan pada konsumsi LNPRT terbantu dengan adanya pilkada DKI Jakarta putaran kedua dan persiapan pilkada di daerah lain, serta kegiatan yayasan (lembaga) keagamaan sepanjang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sebaliknya investasi (PMTB) tumbuh meningkat sejalan dengan realisasi berbagai proyek infrastruktur di DKI Jakarta.

Sejalan dengan pelemahan kinerja ekspor dan impor, dua lapangan usaha (LU) utama dalam PDRB DKI Jakarta, yaitu LU perdagangan, dan industri pengolahan, mengalami perlambatan pertumbuhan. LU perdagangan yang melambat disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan intermediate demand dari kegiatan industri pengolahan yang pada periode laporan menunjukkan perlambatan.

Sementara itu, LU utama lainnya yaitu konstruksi mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan PMTB yang juga meningkat, demikian juga LU informasi dan komunikasi yang memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Meningkatnya penggunaan data internet sepanjang triwulan II-2017, sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin sering menggunakan media sosial, dan berbelanja secara online, merupakan beberapa faktor pendorongnya.

"Pertumbuhan ekonomi yang membaik pada paruh pertama 2017, diprakirakan akan berlanjut pada triwulan berikutnya. Pertumbuhan konsumsi pemerintah diprakirakan naik didorong oleh belanja pegawai yang meningkat. Selain itu, pertumbuhan investasi diprakirakan masih terjaga, didukung oleh realisasi berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Sementara itu, kegiatan ekspor dan impor diperkirakan akan membaik sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan kembali normalnya jalan nasional dan jalan tol untuk kegiatan angkutan barang ekspor dan impor," tutur Doni. (wdl/wdl)