Bankir: Teknologi untuk Top-up e-Money Perlu Biaya

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi rencana Bank Indonesia (BI) terkait aturan pengenaan biaya isi ulang uang elektronik. YLKI menilai perbankan sudah mendapatkan keuntungan, sehingga biaya isi ulang tidaklah diperlukan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sis Apik Wijayanto mengatakan, dalam praktik berbisnis uang elektronik, bank tidak mendapatkan keuntungan.

"Harus tahu ini juga tidak mudah, mulai dari pengadaan infrastruktur seperti mesin pembaca, mesin isi ulang hingga menyiapkan kartu ada biayanya," kata Sis usai konferensi pers IBEX, di JCC, Senin (18/9/2017).

Dia mengatakan, perkiraan biaya produksi satu keping kartu uang elektronik berkisar Rp 20.000. Itu termasuk biaya cetak, biaya plastik dan biaya chip.

"Ongkosnya sekitar Rp 20.000 an, tapi ya itu infrastrukturnya," kata dia.

Dia mengatakan sebenarnya bank ingin masyarakat bisa menggunakan fasilitas non tunai lebih mudah. Mulai dari fasilitas penjualan hingga isi ulang.

"Harapan kami adalah masyarakat lebih banyak menggunakan uang elektronik. Kami juga ingin masyarakat pahami sebenarnya teknologi itu perlu biaya yang tidak sedikit untuk pengembangannya," ujar dia.

Sis mengharapkan, pendapatnya bisa menjernihkan atau memudahkan masyarakat untuk memahami terkait pengenaan biaya isi ulang. (mkj/mkj)